TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa Hukum Ketua Umum Partai Demokrat, Firman Wijaya, menyatakan kliennya tidak terpengaruh perihal permintaan sejumlah kader Demokrat agar Anas mundur. “Sejauh ini Pak Anas tidak terbebani secara psikologis,” kata Firmana ketika dihubungi, Senin, 4 Februari 2013.
Menurut Firman, sejauh tidak ada persoalan hukum, tidak ada alasan bagi Anas untuk mundur. “Hingga kini, belum ada bukti-bukti yang mengarah ada keterlibatan kasus yang selama ini disebut-sebut,” kata Firman.
Dia menambahkan, permintaan Anas untuk mundur lebih bernuansa politik. “Ini adalah fitnah dan politisasi yang tidak didasari dengan fakta,” ujar dia.
Firman mengatakan, pihak-pihak yang berupaya untuk melengserikan kliennya itu justru merupakan pelanggar hukum. Sebab, Anas dipilih secara prosedur yang sah. “Jadi kalau ada yang menyuruh untuk mundur, justru tanpa legalitas merupakan pelanggaran,” katanya.
Permintaan Anas untuk mundur diserukan kader Demokrat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik. Dia meminta supaya Anas berinisiatif untuk mundur sebagai ketua umum.
Wakil Ketua Demokrat Jawa Tengah, Prajoko Haryanto, juga mengatakan harus segera ada keputusan politik terkait dengan permasalahan Anas. “Secara pribadi saya berpendapat, jika Anas merasa bersalah, ya lebih baik menyerahkan jabatannya,” ujar dia.
Bahkan, DPD Demokrat Bali meminta Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera memanggil Anas guna memintanya mundur. Hal itu juga terkait dengan anjloknya perkiraan perolehan suara partai ini yang hanya mendapat 8,3 persen dalam survei yang dilakukan Saiful Muzani Research Consultan (SMRC).
Mantan Ketua DPP Demokrat Bidang Komunikasi, Ruhut Sitompul, menegaskan rekomendasi sejumlah kader bukan upaya untuk menggulingkan Anas. “Ini sebenarnya bukan upaya penggulingan, hanya meminta supaya Anaslegowo,” kata dia.
