TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq akan bertemu dengan beberapa pemimpin dan anggota Partai Keadilan Sejahtera untuk menghimpun informasi mengenai kasus kuota impor daging. "Kami baru ditunjuk. Kami juga bukan PKS, jadi belum tahu apa-apa. Kami masih buta total," kata Mohamad Assegaf saat dihubungi Tempo, Sabtu, 2 Februari 2013.
Assegaf enggan memaparkan lebih detail mengenai rencana pertemuan yang akan diadakan Sabtu malam, 2 Februari 2013 itu. Dia juga tidak menjelaskan tentang tempat pelaksanaan serta nama-nama pemimpin atau anggota PKS yang akan hadir.
Menurut dia, sebagai kuasa hukum, dirinya belum menerima informasi langsung dari Luthfi. Tim kuasa hukum baru mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, termasuk berita-berita di sejumlah media.
Selama ini, satu-satunya pertemuan tim kuasa hukum dengan Luthfi adalah saat pemeriksaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat itu, menurut Assegaf, Luthfi juga tidak dalam kondisi sehat sehingga tidak berbicara banyak. Bahkan, tim kuasa hukum kemudian meminta tim penyidik KPK untuk menunda pemeriksaan hingga Luthfi dalam keadaan sehat.
Tim kuasa hukum juga telah merencanakan untuk berbicara dan berdiskusi dengan Luthfi pada Senin pekan depan. Pengumpulan informasi ini akan dilakukan di Rumah Tahanan Guntur pada saat jam jenguk.
"Tapi itu tergantung hasil pertemuan nanti malam, kalau dinilai perlu bertemu langsung, kami akan interogasi di Guntur," kata Assegaf.
Nama Luthfi mencuat sebagai tersangka kasus kuota impor daging setelah KPK menangkap empat orang, Selasa, 29 Januari 2013. Itu dilakukan setelah KPK melaksanakan operasi tangkap tangan di dua tempat, yaitu kantor PT Indoguna Utama dan Hotel Le Meredien, atas dugaan suap impor daging sapi.
FRANSISCO ROSARIANS
Berita populer:
Begini Curhat Raffi Ahmad ke Wanda Saat di BNN
PKS Harus 'Balas Dendam' Usai Penangkapan Luthfi
Anis: Kas Partai Bukan dari Fee Proyek
PKS: Penahanan Luthfi Konspirasi Gagal Total
Inilah Gurihnya Bisnis Impor Daging Sapi
Berita terkait
KPK Tahan Hasanuddin Ibrahim, Nama Bunda Putri Kembali Mencuat
21 Mei 2022
Hasanuddin Ibrahim sempat disebut sebagai suami dari Non Saputri atau Bunda Putri yang namanya mencuat di korupsi kuota daging import.
Baca SelengkapnyaMahkamah Agung Tolak PK Bekas Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq
16 November 2021
Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) Luthfi Hasan Ishaaq yang dijatuhi vonis 18 tahun penjara.
Baca SelengkapnyaMantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq Mengajukan PK
16 Desember 2020
Luthfi Hasan Ishaaq yang divonis 18 tahun penjara di kasus suap kuota impor daging mengajukan peninjauan kembali (PK).
Baca SelengkapnyaKPK Akan Lelang Aset Sitaan Eks Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq
22 Desember 2018
KPK akan melelang barang rampasan milik terpidana kasus suap daging sapi, Lutfi Hasan Ishaq dan Ahmad Fathanah.
Baca SelengkapnyaTersangka Suap Satelit Bakamla Kembalikan Uang Suap ke KPK
20 Juli 2018
Fayakhun Andriadi, tersangka suap satelit bakamla, mengembalikan uang Rp 2 miliar ke KPK.
Baca SelengkapnyaDatang ke KPK dalam Suap Eni Saragih, Idrus Marham Irit Bicara
19 Juli 2018
Menteri Sosial Idrus Marham memenuhi panggilan KPK. Ia dipanggil sebagai saksi untuk tersangka suap proyek PLTU Riau-1 Eni Saragih.
Baca SelengkapnyaSuap PLTU Riau, KPK Geledah Ruang Kerja Eni Saragih di DPR
16 Juli 2018
KPK menggeledah ruang Eni Saragih terkait perkara suap PLTU Riau.
Baca SelengkapnyaEksklusif Eni Saragih: Saya Pikir Rezeki dari Swasta itu Halal
16 Juli 2018
Tersangka dugaan suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Riau Eni Saragih mengakui menerima uang dari swasta.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Bos Apac Group Tersangka Suap Anggota DPR
14 Juli 2018
KPK) menetapkan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka pemberi suap anggota DPR, Eni Maulani Saragih.
Baca SelengkapnyaKPK Duga Eni Saragih Bukan Penerima Tunggal Suap Proyek PLTU Riau
14 Juli 2018
KPK menduga Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Saragih bukan satu-satunya pihak yang menerima suap proyek PLTU Riau.
Baca Selengkapnya