TEMPO.CO, Jakarta - Kasus suap terkait dengan izin impor daging sapi Kementerian Pertanian tak hanya menjerat Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq. Laporan majalah Tempo pada Maret 2011 dan Juni 2011 menyinggung keterlibatan dua petinggi PKS lain, yakni Suripto dan Hilmi Aminuddin.
Suripto adalah bekas Sekjen Kementerian Kehutanan yang juga orang dekat Hilmi Aminuddin. Sedangkan Hilmi adalah Ketua Dewan Syuro PKS. Dalam laporan majalah Tempo, edisi Maret 2011, disebutkan mengenai sepak terjang seorang pengusaha impor daging sapi bernama Basuki Hariman. Dia mengimpor daging dengan bendera CV Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama.
Menurut sumber Tempo, Basuki sering menekan pejabat Kementerian Pertanian untuk memberikan kuota impor daging sapi bagi perusahaannya. Dia memanfaatkan kedekatannya dengan Suripto, yang pernah menjadi anggota Majelis Syuro PKS.
Dalam laporan utama Tempo itu, Suripto mengaku kenal dengan Basuki, namun membantah membukakan pintu untuk pengusaha itu. Basuki juga membantah tudingan bahwa dia berperan sebagai makelar kuota impor daging di Kementerian Pertanian.
Pada edisi Juni 2011,Tempo kembali menurunkan laporan utama mengenai skandal impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Kali ini, ada pemain baru dalam impor daging sapi, yakni Sengman Tjahja. Dia mengimpor daging untuk kepentingan PT Indoguna Utama, perusahaan yang kini dua direkturnya ditangkap KPK.
Masuknya Sengman ke Kementerian Pertanian dibawa oleh Ridwan Hakim, anak keempat Hilmi Aminuddin. Ini dibenarkan mantan Dirjen Peternakan Prabowo Respatiyo. “Iya, Sengman dibawa Iwan (begitu Ridwan Hakim biasa disapa),” kata Prabowo. Hilmi sendiri membantah tuduhan ini. Demikian juga dengan Sengman Tjahja.
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
