KPK Tolak Permintaan Hartati Ditahan di Guntur  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Selasa, 29 Januari 2013 18:49 WIB

Terdakwa kasus suap Buol, Hartati Murdaya. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Tahanan KPK yang diungsikan ke penjara Guntur satu per satu dikembalikan ke Rumah Tahanan KPK. Hanya konglomerat Siti Hartati Murdaya, terdakwa suap pengurusan izin perkebunan kelapa sawit Buol, Sulawesi Tengah, yang memilih bertahan.

"Yang bersangkutan sudah menyampaikan keinginan itu secara lisan," ujar Johan Budi S.P, juru bicara KPK, di kantornya, Selasa, 29 Januari 2013. Namun keinginan itu tidak terpenuhi. "Pimpinan sepakat semua tahanan tetap dikembalikan ke tempat asal."

KPK terpaksa memindahkan sejumlah tahanannya ke Rumah Tahanan Guntur milik TNI Angkatan Darat akibat banjir yang melanda Jakarta, dua pekan lalu. Ruang tahanan yang berada di lantai basement gedung KPK digenangi air hingga 60 sentimeter.

Tahanan yang dipindahkan, antara lain, mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom; Hartati Murdaya; istri bekas Bendahara Umum Demokrat Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni; Bupati Buol, Amran Batalipu, dan dua pejabat teras PT Murdaya Inti Plantation, Yani Ansori dan Gondo Sudjono Notohadi.

Dari pantauan Tempo siang tadi, Yani Ansori dan Gondo Sudjono Notohadi telah tiba di KPK. Mengenakan jaket putih bertuliskan "Tahanan KPK", mereka diangkut mobil khusus koruptor.

Tumbur Simanjuntak, pengacara Hartati, sebelumnya meminta kliennya tetap ditahan di Guntur. Alasannya, penjara Guntur lebih nyaman dibandingkan Rutan KPK. Namun, Johan mengatakan, tidak ada pengecualian tahanan, baik di KPK maupun di Guntur.

"Standar pengamanan sama saja, tapi pimpinan menginginkan yang bersangkutan ditahan di KPK," ujar Johan. Pihaknya telah mengantisipasi bila terjadi banjir susulan. Tanggul penghalang air, karung berisi pasir, serta pompa air telah disediakan. "Mudah-mudahan air tidak tergenang lagi."

TRI SUHARMAN

Berita populer

Mesir Dalam Kondisi Darurat

Seperti Tom Hanks, Pria Ini Hidup di Bandara

Sebelum Ditangkap Amran Minta Izin Ganti Celana

Wanda Dicopot dari DPRD? Pengacara Menjawab

Berita terkait

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

8 menit lalu

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

1 jam lalu

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.

Baca Selengkapnya

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

4 jam lalu

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

9 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

2 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

2 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

3 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya