TEMPO.CO, Jakarta - Meski sudah menetapkan dan mengukuhkan Surya Paloh menjadi ketua umum periode 2013-2018, Partai Nasdem belum berani mendeklarasikan calon presiden yang akan diusung. Baru sekitar setahun mengubah bentuk dari organisasi masyarakat menjadi partai politik, NasDem mau mencicipi terlebih dulu kontes dalam pemilihan legislatif.
"Kami partai baru. Masih nol persen suaranya. Kalau bicara calon presiden kesannya seperti ban yang bocor halus," kata Ferry Mursidan Baldan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasional Demokrat, usai Kongres I Partai Nasdem di Jakarta Convention Center, Sabtu 26 Januari 2014.
NasDem, ujar Ferry, baru berani mendeklarasikan calon presiden jika sudah lolos tiga besar dalam pemilihan legislatif mendatang. Atau minimal mengantungi suara 25 persen suara di parlemen. "Kalau di bawah 10 persen saja, lebih banyak nombok suaranya (untuk nyapres)," kata dia.
Jika terburu-buru mendeklarasikan calon presiden, ia khawatir dipandang sebelah mata oleh partai lain. "Belum punya persentase hasil pemilu, kok, ngomong presiden. Nanti dikira ada yang tidak waras di Nasdem," ujar mantan politikus Partai Golkar ini. Tapi, NasDem tetap melanjutkan komunikasi dengan partai lainnya. "Kami tetap bersahabat dengan semua."
Walau sudah menggelar kongres pertama, Partai NasDem belum memiliki struktur kepengurusan lengkap. Peserta kongres menyerahkan pembentuka struktur kepengurusan kepada ketua umum baru Surya Paloh sebagai formatur tunggal.
"Istilahnya, NasDem memberi amanat seluruhnya kepada ketua umum untuk menentukan struktur kepengurusan," kata Ketua Panitia Pengarah Kongres I Partai NasDem Sugeng Suparwoto dalam konferensi pers hasil kongres, Jakarta Convention Center.
Kongres ini berlangsung di tengah mundurnya Ketua Dewan Pakar NasDem, Hary Tanoesoedibjo awal pekan lalu. Selain Hary, tiga pengurus lain juga mundur, yaitu Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq, Wakil Sekretaris Jenderal Saiful Haq, dan Ketua Bidang Internal Endang Tirtana.
Ferry Mursyidan menambahkan, peserta kongres tidak memberi kriteria tertentu kepada Surya Paloh dalam penentuan pengurus. "Tergantung kebijaksanaan Surya Paloh. Formulasinya dibantu panitia ad hoc yang akan ditetapkan secepatnya," ujar dia.
Dalam waktu 14 hari, Surya Paloh harus menentukan 16 ketua Dewan Pimpinan Pusat, seorang bendahara umum yang dibantu dua bendahara umum, seorang sekretaris yang dibantu empat wakil sekretaris jenderal, serta 15 ketua Departemen dan 30 ketua Divisi.
"Tetapi struktur tersebut masih bisa berubah, kongres hanya memberikan garis besar untuk menjadi bahan pertimbangan bagi panitia ad hoc saat merumuskan bagan struktur kepengurusan," kata Sugeng.
Yang jelas, Sugeng melanjutkan, kemampuan mau berbagi sumber pendanaan menjadi bahan pertimbangan. "Tapi bukan yang utama," kata dia. "Lebih baik kader yang mau menyimbang Rp 100 tapi tulus, dibandingkan menyumbang Rp 200 miliar namun diungkit."
ARYANI KRISTANTI
