TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Partai Nasional Demokrat, Endriartono Sutarto, menyatakan perombakan kepengurusan mutlak diperlukan untuk bertarung dalam Pemilu 2014. Dia menyatakan, kepengurusan sekarang memang dibuat seminimal mungkin agar bisa lolos verifikasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta pemilu.
"Target awalnya hanya lolos verifikasi," kata Tarto, panggilan akrabnya, kepada Tempo, Rabu, 23 Januari 2013. Dia tidak yakin kepengurusan sederhana bisa bertarung dengan kuat dalam Pemilu 2014. Karena itu, kata dia, harus ada orang yang mengambil alih partai guna melawan partai lain yang punya pengalaman. "Partai ini harus dinakhodai orang yang bagus," kata dia.
Tarto menyatakan, pengurus akhirnya bersepakat untuk mereorganisasi kepengurusan partai. Menurutnya, aspirasi dari sejumlah kader menyatakan, Partai NasDem harus dipimpin langsung oleh Surya Paloh, bos Media Grup. "Sebab kami harus berjuang di pemilu legislatif," kata dia.
Dia mengakui, pengambilalihan ini menimbulkan konflik antara Surya Paloh dan Ketua Dewan Pakar Harry Tanoesoedibjo. Menurut mantan Panglima TNI ini, Harry Tanoe menginginkan agar NasDem dikomandani oleh anak muda. "Tetapi Pak Surya Paloh sejak awal sudah punya rencana sendiri," kata dia.
Konflik di tubuh Partai NasDem muncul ketika ada rencana Surya Paloh akan menjadi ketua umum. Rencana ini ditentang keras oleh sejumlah anak muda pengurus teras partai. Puncaknya, Ketua Dewan Pakar Harry Tanoe bersama sejumlah pengurus teras mengundurkan diri dari Partai NasDem. Tiga pengurus lain yang mundur bersama Harry Tanoe adalah Sekretaris Jendral Ahmad Rofiq, Wakil Sekretaris Jenderal Saiful Haq, dan Ketua Bidang Internal Endang Tirtana.
