TEMPO Interaktif, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional menganggarkan Rp 90 milar untuk meningkatkan jumlah dan kualiatas SMP terbuka di Indonesia. Anggaran dari APBN ini bertujuan untuk menyukseskan pelaksanaan SMP terbuka sebagai salah satu alternatif program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun seperti diamanatkan amandemen UUD 1945.Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama (Direktur PLP) Hamid Muhammad, kepada Tempo News Room di sela-sela acara Seminar Pengembangan SMP Terbuka di kantor Departemen Pendidikan, Rabu (28/7). Anggaran ini hanya untuk operasional seperti pengadaan modul dan insentif guru bina. "Itu belum termasuk biaya pembangunan tempat kegiatan belajar dan sarana penunjang lainnya," ujarnya.Hamid mengatakan, program terbuka sendiri sebenarnya sudah ada cukup lama, yaitu 25 tahun. Tepatnya sejak 1979. SMP terbuka ini dibentuk untuk memberikan kesempatan kepada anak didik yang mempunyai ekonomi lemah, bertempat tinggal terpencil atau karena kesibukan orang tua untuk bekerja sehingga tidak memiliki kesempatan untuk ikut pendidikan SMP reguler. Sampai saat ini sudah 245 ribu siswa yang mengenyam pendidikan SMP terbuka. SMP terbuka yang operasional berjumlah 2.870 sekolah dengan tempat kegiatan belajar (TKB) sebanyak 12.871. "Itu saja baru menjangkau 18 persen kebutuhan," ujar Hamid.Hamid mengakui, bahwa banyak terdapat kendala dalam pengembangan SMP terbuka. Ini dibuktikan dari tingginya jumlah tamatan SMP terbuka yang tidak dapat melanjutkan pelajaran lagi ke jenjang pendidikan yang tinggi. "Sampai saat ini ada 93,0 persen tamatan SMP terbuka yang tidak melanjutkan sekolahnya," ujar Hamid. Kendala tersebut, jelasnya antara lain karena keterbatasan persediaan modul pengajaran, dan kendala geografis antara tempat kegiatan belajar dengan SMP induk. "Disamping itu, kami akui materi pengajarannya sampai saat ini belum menyentuh masalah sekitar mereka," katanya. Oleh karena itu, Departemen Pendidikan akan terus berupaya untuk mencari materi baru yang lebih sesuai dan lebih menarik.Dalam kesempatan yang sama Menteri Pendidikan Nasional A. Malik Fadjar, juga optimis SMP terbuka dapat dimanfaatkan dengan baik bagi mereka yang tidak bisa mengenyam pendidikan SMP reguler. Malik mengusulkan, agar dalam peningkatan kulaitas SMP terbuka perlu memanfaatkan institusi pendidikan yang ada di masyarakat, baik sekolah formal atau pondok pesantren.Rina Rachmawati - Tempo News Room