Pasca Kasus Daming, Calon Hakim Agung Hati-Hati

Senin, 21 Januari 2013 21:02 WIB

Tjatur Sapto Edy (kanan). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Para calon hakim agung kini menjawab setiap pertanyaan anggota DPR dengan amat cermat dan hati-hati. Perubahan ini terjadi pasca kasus Daming Sunusi yang peluangnya melayang jadi penghuni Gedung Mahkamah Agung setelah bercanda kelewatan soal korban perkosaan.

"Mereka jadi sangat menjaga diri," kata Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Tjatur Sapto Edy, Senin 21 Januari 2013. "Mereka sangat hati-hati dalam menjawab," katanya lagi.

Saking berhati-hatinya, ada satu calon hakim yang tidak bersuara jika tidak ditanya. Jawabannya pun pelan sekali. "Ada calon namanya Pak Suhardjono yang ketika menjawab sangat pelan, dan harus dipicu pertanyaan terlebih dahulu," kata Tjatur.

Daming ialah salah satu calon hakim agung yang lolos seleksi Komisi Yudisial dan diajukan untuk menjadi hakim agung kamar perdata Mahkamah Agung. Pada 14 Januari 2013, Daming melontarkan pernyataan kontroversial dan kehilangan dukungan dari anggota parlemen.

Meski calon hakim jadi waspada, Tjatur mengaku anggota DPR tetap punya trik untuk mengorek mereka. "Kami lontarkan pertanyaan-pertanyaan substantif, lalu kami beri pertanyaan yang sifatnya kepastian seperti pilihan ya dan tidak," kata dia.

Tjatur mengaku DPR mencari calon hakim yang tegas. "Kami tak ingin ada calon hakim agung yang ragu-ragu. Orang yang ragu itu terlihat kok, bisa ketahuan dari cara dia menjawab," katanya.

MUHAMAD RIZKI


Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya