TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal Ediwan Prabowo, membenarkan adanya surat permintaan dari Sekretaris Kabinet Dipo Alam untuk mempertimbangkan kembali kontrak pembelian dua kapal perusak kawal rudal asal Belanda.
"Benar, ada surat (dari Dipo)," ujar Ediwan, Rabu, 16 Januari 2013. Dalam suratnya, tutur Edi, Dipo Alam meminta Kementerian Pertahanan berpikir ulang perihal kontrak pembelian kedua kapal perusak kawal rudal buatan galangan Damen Naval Ship Building tersebut.
Meskipun menyambut baik masukan dari Sekretaris Kabinet dan beberapa surat sejenis, Ediwan menilai permintaan-permintaan yang masuk menyuarakan kepentingan segelintir pihak. "Bisa saja ada yang merasa dikalahkan karena proses kontrak ini," kata dia.
Ediwan mengatakan telah menanggapi surat Dipo tersebut dengan menggelar rapat bersama PT PAL--yang menjadi mitra Damen--dan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan selaku pembina industri pertahanan. Hasilnya, dia yakin proses transfer teknologi antara PT PAL dan Damen adalah proses yang positif.
"Namun, sepertinya kurang sosialisasi sehingga ada yang salah paham," tuturnya.
Pengadaan kapal perusak kawal rudal ini terbagi dalam tiga tahap. Pada tahap pertama, kapal akan dibangun seutuhnya di Belanda dengan menyertakan sejumlah tenaga ahli asal Indonesia. "Tahap kedua, bekerja sama dengan Indonesia, dan tahap ketiga harus 100 persen di PT PAL."
Dalam suratnya, Dipo meminta agar kontrak kedua kapal perusak dibatalkan karena ada pihak lokal yang bersedia membangun kapal tersebut seutuhnya di dalam negeri. "Saya belum bisa jawab itu secara penuh. Tapi, kita uji saja dahulu," kata Ediwan.
Surat Dipo ini adalah suratnya yang kedua kepada Kementerian Pertahanan. Surat pertama dilayangkan tahun lalu, yang isinya meminta agar penggunaan dana optimalisasi Kementerian Pertahanan senilai Rp 678 miliar ditunda. Dipo juga mengirim surat yang sama kepada Kementerian Pertahanan. Buntutnya, pencairan dana optimalisasi tersebut ditunda dan hangus karena tidak terpakai hingga akhir tahun anggaran 2012.
SUBKHAN
Berita terkait
Polda Metro Jaya Benarkan KPK Titipkan 12 Senjata Api dari Rumah Mentan Syahrul Yasin Limpo
29 September 2023
Polda Metro Jaya masih mendalami status kepemilikan senjata api yang ditemukan KPK di rumah Mentan Syahrul Yasin Limpo itu.
Baca SelengkapnyaIstri Mendiang PM Shinzo Abe Terima Lukisan Karya SBY dan Dipo Alam
13 Mei 2023
Dipo Alam, mantan Sekretaris Kabinet RI, melukis sosok mendiang PM Shinzo Abe berbusana batik.
Baca SelengkapnyaKemenhan Beli Helikopter PT Dirgantara Indonesia Seharga 237 M
12 April 2019
Helikopter Super Puma NAS-332C1+ buatan PT Dirgantara Indonesia ini mampu terbang selama 4 jam dengan kecepatan maksimal 306 kilometer per jam.
Baca SelengkapnyaDipo Alam Usul ke Sandiaga Uno Ada Nama Jalan Jenderal Nasution
19 April 2018
Mantan Mensekab Dipo Alam usul ada nama jalan AH Nasution, Hoegeng dan Ali Sadikin di Jakarta.
Baca SelengkapnyaKorupsi Alutsista, KPK Siap Bantu Kemenhan Lacak Aset
1 Desember 2016
KPK bertugas mensupervisi semua penegakan hukum atas tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaPati TNI Divonis Seumur Hidup, Kemenhan: Akan Dikembangkan
1 Desember 2016
Brigjen Teddy Henayadi ketahuan melakukan korupsi saat menjabat Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Kementerian Pertahanan 2010-2014.
Baca SelengkapnyaDipo: Ubah Nomenklatur Kementerian Tidak Mudah
22 Oktober 2014
Perubahan ini melibatkan banyak lembaga dalam pembahasannya.
Biaya yang dibutuhkan juga banyak.
UU Pilkada, Dipo Alam: Tak Elok Saling Menyalahkan
27 September 2014
"The blame game is already a lost game (permainan politik dengan cara
menyalahkan sudah ketinggalan zaman)."
Dipo Alam: Jokowi-JK Harus Datangi Menko
5 September 2014
Dipo mengingatkan pemerintahan SBY masih berlangsung hingga 20 Oktober mendatang.
Baca SelengkapnyaDipo: Ada Tim Transisi Bergerak Tanpa Koordinasi
5 September 2014
Dipo Alam menduga ada anggota tim transisi yang bergerak tanpa koordinasi.
Baca Selengkapnya