Anggota DPR Sesalkan Ucapan Daming  

Reporter

Editor

Amirullah

Selasa, 15 Januari 2013 11:33 WIB

Martin Hutabarat, anggota Komisi Hukum DPR . TEMPO/Dwi Narwoko

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Martin Hutabarat menyayangkan ucapan calon hakim agung Daming Sunusi terkait pemerkosaan. Menurut Martin, meskipun dirinya sepakat pelaku pemerkosaan tidak perlu dihukum mati, tapi ucapan Damining dinilai tidak perlu.

"Ucapan itu sangat saya sesalkan," kata politikus Partai Gerindra ini di Gedung DPR, Selasa, 15 Januari 2013. Namun, Martin mengingatkan, inti ucapan Daming sebenarnya adalah pelaku pemerkosaan tidak perlu dihukum mati. "Itu dapat dipahami," kata dia.

Martin menjelaskan, ada pemerkosaan yang dilakukan dalam keadaan mabuk, ikut-ikutan, dan remaja yang tergoda penampilan merangsang wanita. Menurut dia, perbuatan seperti ini mesti dibedakan dengan pemerkosaan yang disertai pembunuhan. "Seperti yang terjadi di India," ujarnya.

Dia menyatakan, pada contoh pertama dia sepakat pemerkosa tidak perlu dihukum mati, melainkan harus mendapatkan hukuman berat, misalnya seumur hidup atau 20 tahun penjara. Martin menambahkan, banyak negara di Barat tidak lagi mempersoalkan keperawanan.

Bahkan, kata Martin, di sejumlah kota besar, termasuk Jakarta, hampir setengah wanitanya tak lagi perawan. Menurut dia, ini menjadi faktor hakim tidak menjatuhkan pidana mati kepada pelaku pemerkosaan. "Tetapi hanya perbuatan bejat saja," kata dia.

Sebelumnya pada Senin lalu saat uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi Hukum DPR, Daming menolak hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan. Namun, bukan ucapan itu yang bikin banyak orang geram, tapi alasan di baliknya. "Yang diperkosa dengan yang memperkosa ini sama-sama menikmati. Jadi, harus pikir-pikir terhadap hukuman mati," kata Daming.

WAYAN AGUS PURNOMO

Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya