Dikritik, Wali Kota Kediri Batal Beli Jip Rp 1 M

Reporter

Senin, 14 Januari 2013 16:38 WIB

Sejumlah petugas memeriksa kondisi kendaraan dinas saat apel di halaman Balaikota Solo, (26/6). Sebanyak 297 mobil dinas yang tercatat di Bidang Aset DPPKA. Tempo/Andry Prasetyo

TEMPO.CO, Kediri - Setelah ramai dikecam, Wali Kota Kediri Samsul Ashar akhirnya membatalkan rencana pembelian mobil dinas seharga hampir Rp 1 miliar. Mobil itu rencananya akan menggantikan Toyota Fortuner yang kondisinya masih sangat bagus. "Saya sudah batalkan rencana itu," kata Samsul, Senin, 14 Januari 2013.

Menurut Samsul, rencana itu sudah direvisi atas permintaannya. Sebelumnya, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri mengusulkan pembelian mobil dinas untuk wali kota seharga Rp 947 juta. Mobil itu dianggap perlu untuk memudahkan kegiatan wali kota menjangkau medan berat.

Samsul mengaku usul pembelian mobil baru itu di luar pengetahuannya. Meski tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2013, Wali Kota yang bergelar dokter spesialis penyakit dalam itu mengaku tidak sempat mengoreksinya. Sehingga ketika anggaran sudah ditetapkan dan masyarakat ramai mempergunjingkan, Samsul buru-buru membatalkannya.

Rencana penggantian mobil dinas itu, Samsul mengakui, memang berawal dari keinginannya. Ia mengeluh mobil dinasnya tidak efisien karena terlalu boros bahan bakar minyak, yaitu 1 liter untuk 5 kilometer. Karenanya, ia setuju ketika ditawari untuk mengganti mobil saat perencanaan anggaran. Namun, ia tak diberi tahu jenis kendaraan yang akan dibeli.

Dinas Pendapatan telah menganggarkan Rp 5,5 miliar untuk pengadaan kendaraan operasional 2013. Anggaran itu rencananya untuk pembelian satu unit jip dinas Wali Kota seharga Rp 947 juta, station wagon Rp 2,5 miliar untuk pejabat eselon IV, bus Rp 1,4 miliar, dan Rp 243 juta untuk kendaraan roda dua. "Kami memilih jip untuk memudahkan Wali Kota menjangkau medan sulit," kata Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Kediri Hariadi.

Samsul mengatakan, kini wilayah kerjanya hanya terdiri dari tiga kecamatan yang bisa dijangkau dengan sedan. "Tak ada medan berat di sini."

Wakil Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Alha Raka, Munasir Huda, menanggapi dengan sinis pembatalan pembelian mobil dinas itu. "Mana mungkin dia tidak tahu rencana pembelian mobil itu?"

Menurut dia, jika Wali Kota bisa membatalkan pembelian mobil dinasnya, Munasir meminta rencana penggantian mobil untuk pejabat lainnya juga dievaluasi. Rata-rata kondisi mobil mereka masih sangat bagus.

HARI TRI WASONO

Berita terkait

Alasan Pemerintah Larang Kendaraan atau Mobil Dinas untuk Mudik

7 April 2023

Alasan Pemerintah Larang Kendaraan atau Mobil Dinas untuk Mudik

Pemerintah melarang penggunaan kendaraan termasuk mobil dinas untuk mudik lebaran. Bagaimana menurut KPK dan Ombudsman?

Baca Selengkapnya

Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik, Ini Sanksinya Menurut Peraturan Pemerintah

7 April 2023

Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik, Ini Sanksinya Menurut Peraturan Pemerintah

Sejumlah kepala daerah telah melarang ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. Lantas apa sanksi bagi mereka yang melanggar?

Baca Selengkapnya

Sederet Kepala Daerah Larang ASN Gunakan Mobil Dinas Buat Mudik Lebaran

7 April 2023

Sederet Kepala Daerah Larang ASN Gunakan Mobil Dinas Buat Mudik Lebaran

Sejauh ini Menteri PANRB belum mengeluarkan beleid baru soal larangan mobil dinas. Namun sederet kepala daerah telah menerapkan larangan tersebut.

Baca Selengkapnya

Bekas Pejabat Masih Kuasai Motor dan Mobil Dinas

6 November 2022

Bekas Pejabat Masih Kuasai Motor dan Mobil Dinas

Menurut KPK, ada dua mobil dinas dan 37 sepeda motor dinas yang dikuasai sejumlah bekas pejabat di Ternate yang mestinya sudah ditarik.

Baca Selengkapnya

Mobil Pelat RFH Berulah, Mobil Dinas PJR Polisi Ditabrak di Tol Pancoran

8 Agustus 2022

Mobil Pelat RFH Berulah, Mobil Dinas PJR Polisi Ditabrak di Tol Pancoran

Saat polisi PJR berinisial G menghampiri mobil pelat RFH, pengemudi bernama JFA malah menabrak petugas dan mobil dinas PJR di Jalan Tol Pancoran.

Baca Selengkapnya

Alasan Gubernur Gorontalo Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

25 April 2022

Alasan Gubernur Gorontalo Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Menurut Rusli Habibie, meski KPK melarang dia tetap akan memperbolehkan mobil dinas digunakan untuk Mudik Lebaran 2022 oleh pejabat di Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Pelat Nomor Khusus Mobil Anggota DPR, Formappi: Mereka Ingin Terlihat Mentereng

21 Mei 2021

Pelat Nomor Khusus Mobil Anggota DPR, Formappi: Mereka Ingin Terlihat Mentereng

Peneliti Formappi Lucius Karus mempertanyakan urgensi adanya pelat nomor khusus mobil anggota DPR

Baca Selengkapnya

Pejabat Diminta Tak Sering Pakai Mobil Dinas di Ibu Kota Baru

27 Agustus 2019

Pejabat Diminta Tak Sering Pakai Mobil Dinas di Ibu Kota Baru

Salah satu kebijakan yang mesti dipikirkan pemerintah adalah menekan pemanfaatan mobil dinas di ibu kota baru.

Baca Selengkapnya

Kadin Usul Kendaraan Dinas Menteri Jokowi Diganti Mobil Listrik

30 Juli 2019

Kadin Usul Kendaraan Dinas Menteri Jokowi Diganti Mobil Listrik

Menurut Kadin, pemerintah bukan hanya perlu memberikan insentif fiskal, tapi juga memberi contoh untuk mempromosikan mobil listrik.

Baca Selengkapnya

KPK Ingatkan Pejabat Tak Gunakan Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran

11 Mei 2019

KPK Ingatkan Pejabat Tak Gunakan Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran

KPK mengingatkan kepada pimpinan instansi agar melakukan pelarangan terhadap pemakaian mobil dinas untuk kepentingan pribadi.

Baca Selengkapnya