TEMPO Interaktif, Jakarta: Koalisi ornop, di Jakarta, Jumat (16/7), menolak alih fungsi kawasan lindung untuk pertambangan dan akan melakukan upaya-upaya hukum terkait dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1/2004 oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Koalisi ornop itu adalah Walhi, JATAM, WWF Indonesia, Yayasan Pelangi, Greenomics Indonesia, Yayasan Kehati, Pokja Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Suberdaya Alam, Forest Watch Indonesia (FWI), Tim Advokasi Tambang Rakyat (TATR), ICEL, Jaring Pela dan Mineral Policy Institute (MPI)."Ancaman arbitrase internasional bukanlah momok yang menakutkan terkait dengan adanya pelarangan operasi pertambangan secara terbuka di hutan lindung. Seharusnya, pemerintah Indonesia bisa mencontoh pemerintah Costa Rica yang berani menghadapi ancaman arbitrase perusahaan tambang yang ingin beroperasi di kawasan hutan lindung demi melindungi kepentingan rakyat dan lingkungan hidup," kata Longgena Ginting, Direktur Eksekutif Nasional WALHI dalam siaran pers yang diterima TempoInteraktif.Sebenanrnya, berbagai pihak, termasuk para pakar hukum nasional dan internasional sudah memberikan masukan kepada DPR, tidak perlu khawatir terhadap ancaman arbitrase internasional. "Disahkannya Perpu ini merupakan preseden buruk bagi terwujudnya reformasi budaya hukum di Indonesia. Perpu dapat dengan mudah disalahgunakan oleh Presiden untuk melegalisasi kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pihak dan demi kepentingan-kepentingan politis sesaat," kata Indro Sugianto, Direktur Eksekutif ICEL.Lihat saja, Kepres No.41/2004 yang merupakan turunan dari Perpu nomor 1/2004 itu sudah memberikan justifikasi kepada 13 perusahaan pertambangan untuk beroperasi di wilayah hutan lindung. Tentu saja ini akan membuka peluang terhadap 145 perusahaan tambang lainnya untuk menuntut perlakuan sama. Artinya, perusakan terhadap 11,5 juta hektar kawasan-kawasan lindung yang diklaim sebagai wilayah konsesi pertambangan akan terjadi.Pemerintah, seperti dikatakan Siti Maimunah, Koordinator Nasional JATAM kepada Levi Silalahi (TempoInteraktif), jelas-jelas sudah tidak menempuh tahapan-tahapan, seperti melakukan kajian dan menginformasikannya kepada publik, sebelum memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan tambang. "Bahkan, DPR tidak mengindahkan suara masyarakat lokal dan pemerintah daerah yang menolak adanya pertambangan di hutan lindung itu," kata Maimunah.Koalisi ornop berencana akan menunggu pemberlakukan UU, sehingga bisa membawanya ke Mahkamah Konstitusi untuk judicial review. "Sementara ini, kita sampaikan ke rakyat, ternyata partai-partai besar, seperti PDIP, Golkar dan PPP tidak peduli terhadap keselamatan rakyat dan lingkungan. Jelas sudah, janji-janji mereka kontraproduktif," kata Maimunah.Sementara itu, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nabiel Makarim dengan nada pasrah meminta pemerintah hanya mengizinkan 13 perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan di kawasan hutan lindung. "Pendapat saya menentang Perpu itu tidak lagi berarti, setelah DPR menyetujui Perpu Tambang," kata Nabiel.Menurut Nabiel, 13 perusahaan, diantaranya PT. Freeport Indonesia, PT. Aneka Tambang, PT. Inco harus dikelola dengan baik. Amdal dan pengawasan terhadap pekerjaan perusahaan itu di kawasan hutan lindung harus benar-benar diperhatikan. Padahal, menurut Maimunah, fakta di lapangan selalu terjadi, Amdal tidak pernah diperhatikan dan hanya komoditas politik saja.Istiqomatul Hayati - Tempo News Room