2013, KPK Akan Punya Gedung Baru  

Reporter

Jumat, 28 Desember 2012 12:51 WIB

TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya. Apalagi, Komisi Antikorupsi bakal membangun gedung baru yang anggarannya sudah disetujui oleh Komisi Hukum.

”Mereka harus membalas dukungan publik dengan kinerja,” kata anggota Komisi Hukum Indra saat dihubungi Tempo, Jumat, 28 Desember 2012. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menegaskan, lolosnya anggaran pembangunan gedung ini berkat kegigihan publik untuk mendukung KPK.

Indra memprediksi pada tahun depan KPK akan panen koruptor kakap. Menurut dia, 2012 merupakan tahun bagi Komisi Antirasuah untuk mengumpulkan kepingan puzzle, alat bukti, dan keterangan sejumlah kasus besar. Dia mencontohkan kasus Hambalang, simulator SIM, dan kasus bailout Bank Century. “Tahun depan tinggal memetik hasilnya," kata dia.

Pada Oktober 2012, Komisi Hukum DPR akhirnya mencabut tanda bintang terhadap anggaran pembangunan gedung KPK. Dalam pagu anggaran 2013, anggaran gedung KPK dialokasikan sebesar Rp 72,8 miliar. Rencananya, gedung baru KPK akan didirikan di wilayah Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Lokasi gedung ini terletak di belakang gedung yang KPK sekarang.

Menurut Indra, pembangunan gedung baru KPK diharapkan akan sejalan dengan hasil yang dipetik KPK atas kinerjanya selama ini. Menurut dia, apa yang dilakukan KPK selama 2012 masih meniti anak tangga menuju tokoh-tokoh utama korupsi kakap tersebut. Dia berharap pembangunan gedung baru ini bisa memacu KPK untuk meningkatkan kinerjanya. "KPK harus lebih progresif," kata dia.

WAYAN AGUS PURNOMO

Berita terkait

Bahas UKT Mahal, Panja Komisi X DPR Bakal Undang Sejumlah Pihak Ini

2 jam lalu

Bahas UKT Mahal, Panja Komisi X DPR Bakal Undang Sejumlah Pihak Ini

Selasa besok, 21 Mei 2024, Panja Komisi X DPR bakal menggelar Raker dengan sejumlah pihak untuk membahas UKT mahal. Siapa saja yang diundang?

Baca Selengkapnya

Alasan Politikus Golkar Ajak Masyarakat di Sekitar IKN Tak Jual Lahan

2 jam lalu

Alasan Politikus Golkar Ajak Masyarakat di Sekitar IKN Tak Jual Lahan

Balikpapan, Samarinda, dan IKN akan menjadi kota segitiga yang memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan di segala bidang.

Baca Selengkapnya

DPR Panggil Nadiem Besok Bahas Kenaikan UKT di Berbagai Kampus

4 jam lalu

DPR Panggil Nadiem Besok Bahas Kenaikan UKT di Berbagai Kampus

Komisi X DPR bakal menggelar rapat kerja alias raker dengan Kemendikbudristek besok, Selasa, 21 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Sederet Respons Komisi Pertahanan DPR Soal Rencana Bahas Revisi UU TNI

7 jam lalu

Sederet Respons Komisi Pertahanan DPR Soal Rencana Bahas Revisi UU TNI

Santer terdengar kabar DPR akan menggodok kembali revisi UU TNI, namun Komisi I menekankan bahwa pihaknya belum ada pembahasan.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

15 jam lalu

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.

Baca Selengkapnya

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

16 jam lalu

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

1 hari lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya