Mabes Polri Tambah Satu Kompi Brimob ke Bangkalan

Reporter

Rabu, 12 Desember 2012 15:25 WIB

Polisi Antihuru-hara. ANTARA/Andika Betha

TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Kepolisian RI menerjunkan satu kompi tambahan Brimob dari Kelapa Dua, Depok, untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pengerahan pasukan tambahan menyusul eskalasi politik yang memanas di Bangkalan beberapa hari lalu.

Kepala Korps Brimob, Brigadir Jendral Polisi Unggung Cahyono, mengatakan tambahan satu kompi diberikan atas permintaan Kepolisian Daerah Jawa Timur kepada Kapolri. Pasukan tambahan langsung dikirim Selasa lalu. "Sudah kami terjunkan," ujarnya kepada wartawan seusai pelantikan sebagai Kepala Korps Brimob, Rabu 12 Desember 2012.

Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo mengharapkan seluruh warga Bangkalan mematuhi hukum. Jika ada perselisihan atau sengketa peserta pemilihan bupati hendaknya diselesaikan secara hukum.

Timur mengatakan, pengamanan saat ini tengah dilakukan kepolisian daerah setempat. "Semua dikendalikan oleh Polda Jatim," ujarnya.

Selain bantuan personel dari Jakarta, Kepolisian Resor (Polres) Bangkalan juga mendapatkan tambahan pasukan dari (Polres) Jember sebanyak dua peleton. Kepala Polres Jember, Ajun Komisaris Besar Polisi Jayadi, mengatakan, pengiriman personel atas perintah dari Kapolda Jawa Timur. "Tim itu digabung dengan pasukan dari Polres Banyuwangi dan Bondowoso," kata dia.


Dua peleton pasukan yang dikirim itu, kata dia, adalah anggota satuan pengedalian masyarakat (dalmas). Mereka akan bertugas di sana hingga kondisi di Bangkalan dianggap aman. "Kalau sudah kondusif, akan ditarik," katanya.

Hari ini, Kabupaten Bangkalan melakukan pemilihan bupati dan wakil bupati. Sebelumnya, pendukung salah satu calon melakukan pengrusakan kantor Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bangkalan pada Jumat pekan lalu. Aksi itu menyusul pembatalan pasongan nomor urut satu, Imam Buchori-Zaenal Alim oleh Komisi Pemilihan.

MAHBUB DJUNAIDY

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

8 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

23 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya