Sejumlah korban pelanggaran HAM. ANTARA/M Risyal Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian RI Brigadir Jenderal Boy Rafli menyatakan setiap anggota kepolisian mendapat pembekalan mengenai hak asasi manusia sejak awal proses pendidikan. Pembekalan ini dilakukan karena Polri menganggap HAM adalah nilai yang sangat penting.
"HAM menjadi mata pelajaran dan mata kuliah sejak dari Akademi Polisi hingga Sekolah Perwira Tinggi," kata Boy Rafli saat ditemui di kantor Komnas HAM, Senin, 10 Desember 2012.
Ia memaparkan, dalam pelajaran mengenai HAM, seorang polisi diajarkan bagaimana melaksanakan tugas dengan baik dan benar tanpa melanggar HAM. Ia juga mengakui, sebagian besar hak seseorang sangat berkaitan dengan tugas dan wewenang Polri. Dengan demikian, setiap polisi diyakini paham mengenai penegakan HAM.
Hal ini ditegaskan dalam catatan Komisi Nasional HAM mengenai jenis pelanggaran dan laporan yang masuk pada 2012. Komnas HAM mencatat terjadi pelanggaran hak untuk sejahtera dan hak keadilan masing-masing sebesar 40 persen dari sekitar 5.000 laporan. Sekitar 10 persen lainnya adalah pelanggaran hak untuk rasa aman. "Tapi perlu dipahami bahwa HAM seseorang terbatas karena ada HAM orang lain," kata Boy.
Jenderal bintang satu ini juga memaparkan, saat ini telah terjadi degradasi toleransi pada masyarakat yang tampak dalam beberapa konflik sosial. Polri sendiri mengambil inisiatif dengan membuat pemetaan konflik di setiap kepolisian daerah.
Pemetaan yang diwajibkan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo ini berisi pemaparan titik-titik potensi konflik di setiap daerah. Selain itu, ada daftar jenis masalah yang kerap terjadi di daerah tersebut. Semua data ini diyakini dapat menjadi langkah pencegahan dan pengawasan setiap potensi konflik yang ada.
"Kita juga menjalin kerja sama dengan beberapa pihak pendukung, seperti TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat," kata Boy.
Mengenai penegakan HAM, polisi dinilai menjadi pihak yang paling tidak peka dengan HAM. Sejumlah konflik dan pelanggaran HAM tercatat didominasi dan dilakukan polisi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Komnas HAM mencatat masuknya laporan pelanggaran HAM oleh polisi selalu di atas 1.200 laporan. Khusus pada tahun 2012, polisi tercatat diadukan masyarakat sebanyak 1.635 laporan.
