TEMPO Interaktif, Semarang: Ketua Umum Induk Kopersai Unit Desa (Inkud) Nurdin Halid akan diperiksa pada pukul 09.00 WIB, Selasa (6/7) di Mabes Polri. Hal itu dikatakan Direktur II Ekonomi Khusus Mabes Brigjen Polisi Samuel Ismoko kepada wartawan sebelum upacara HUT Bhayangkara ke-58 di Akademi Polisi, Semarang, Sabtu (3/7). Menurut dia, Nurdin dipastikan datang. Dalam pemeriksaan Selasa mendatang, lanjut Ismoko, pihaknya akan meminta keterangan atas kasus gula ilegal senilai 73.000 ton asal Thailand. Status Nurdin dalam pemeriksaan itu adalah sebagai saksi. Menurut dia, surat pemanggilan sudah dilayangkan pada Jumat malam (2/7). Sementara itu, Direktur Inkud Khairuddin yang sudah diperiksa minggu lalu, untuk sementara tidak menjalani pemeriksaan lagi. Statusnya masih sebagai saksi.Rencananya, minggu depan, pihaknya juga akan memintai keterangan Kepala Seksi Pencegahan dan Penyidikan kantor Pelayanan Bea dan cukai, Tanjung Priok Yan Miral. Sedangkan, pemeriksaan Kepala Sub Direktorat Intelijen Bea dan Cukai, M. Zen, belum dipastikan waktunya. Ketika ditanyakan Tempo News Room, bahwa Abdul Waris Halid tersangka kasus gula ilegal belum menandatngani berkas acara pemeriksaan sebagai tersangka, Ismoko katakan,"itu hak dia, dan kita tulis di BAP, dia tidak mau tandatangan." Pasalnya, pengacara Abdul Waris, Edison Betaubun, mengatakan Abdul Waris baru menandatangani BAP sebagai saksi dan menolak menandatangani BAP sebagai tersangka. Ismoko juga membenarkan, selain penyidikan dilakukan tim mabes Polri, penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai juga ikut memintai keterangan dari Abdul. Alasannya, dalam perkara ini juga digunakan UU ke-Pabeanan.Pihaknya, ingin mengetahui antara lain tanggungjawab ketua Inkud dalam pembuatan dokumen perjanjian dengan PTPN X dan dokumen lainnya. "Kita akan lihat dulu, peraturan di koperasi dan di PT. Itu kan berbeda makanya kita lihat dulu," kata Ismoko.Menurut Ismoko, puluhan ribu gula ilegal itu tidak akan dimusnahkan tapi ada rencana diubah menjadi ethanol. Sudah ada perusahaan yang meminta," kata Ismoko tanpa menyebutkan perusahaan itu.Martha Warta - Tempo News Room