TEMPO.CO, Jember - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember kebingungan menentukan jumlah pemilih dalam pemilihan gubernur-wakil gubernur Jawa Timur tahun depan. Sebab, data kependudukan yang diterima dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember berbeda.
"Selisih jumlah penduduk dari dua lembaga itu cukup jauh. Dan surat permintaan data kepada Bupati Jember sudah dua pekan tidak dibalas," kata Ketua KPU Jember, Ketty Tri Setiorini, Selasa, 4 Desember 2012.
Perbedaan data penduduk tersebut juga menyulitkan KPU menentukan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) serta kebutuhan logistik. Padahal, saat ini KPU Jember sedang membuat perkiraan jumlah TPS untuk pemilihan gubernur-wakil gubernur dengan jumlah maksimal pemilih sebanyak 600 orang setiap TPS. Sedangkan untuk pemilu legislatif tahun 2014, di satu TPS maksimal terdapat 300 pemilih.
Menurut Ketty, berdasarkan data Dispendukcapil, jumlah penduduk Jember sebanyak 2.840.929 jiwa. Sebanyak 1.412.115 jiwa di antaranya laki-laki dan perempuan 1.428.814 jiwa. Sedangkan berdasarkan data BPS yang mengacu hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Jember sebanyak 2.332.726 jiwa, terdiri dari 1.146.856 laki-laki dan 1.185.870 perempuan.
Ketty mengatakan jumlah pemilih dan jumlah TPS harus secepatnya disampaikan kepada KPU Pusat dan KPU Provinsi Jawa Timur. Data tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran pemilu legislatif dan pemilihan gubernur.
Akibatnya, KPU Jember membuat jumlah TPS menggunakan data kependudukan dari DPRD Kabupaten Jember yang bersumber dari hasil evaluasi pelaksanaan e-KTP.
Dari data e-KTP itu, ditemukan jumlah penduduk Jember yang memiliki KTP sebanyak 2.310.000 orang. Padahal, saat pemilihan gubernur-wakil gubernur Jawa Timur tahun 2008 dan pemilu legislatif tahun 2009, jumlah TPS di Kabupaten Jember mencapai 7.200 unit, dengan jumlah pemilih sebanyak 1,7 juta jiwa.
Kepala Dispendukcapil Jember, Isman Sutomo, mengatakan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri akan segera dikirimkan ke Jember. Diperkirakan data itu diterima di Jember Rabu, 5 Desember 2012. ”Setelah DP4 kami terima, bupati yang akan menyampaikan langsung ke KPU," ujarnya.
Bupati Jember M.Z.A. Djalal mengaku kaget dengan perbedaan data jumlah penduduk tersebut. Djalal pun bingung jumlah penduduk tahun 2008 dengan data BPS maupun Dispendukcapil terdapat perbedaan yang cukup banyak. "Hanya dalam rentang waktu dua tahun terjadi lonjakan sekitar 500 ribu jiwa,” ucapnya.
Djalal merasa malu karena lonjakan tersebut dan menduga data tersebut salah. Itu sebabnya Djalal akan mencari tahu penyebab lonjakan tersebut.
MAHBUB DUNAIDY
Berita Terpopuler:
Bupati Garut Aceng: Saya Masih Sayang Fany
3 Alasan Bupati Garut Ceraikan Fany Octora
SBY Minta Mendagri Pantau Bupati Garut
Jokowi: Mending Saya Tidak Jadi Gubernur
Janda Bupati Garut Sebenarnya ''Ogah'' Lapor ke Polisi
Berita terkait
Ini Cara Aktifkan Lagi NIK KTP DKI yang Nonaktif karena Tinggal di Luar Jakarta
26 Februari 2024
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan menonaktifkan NIK KTP DKI warga yang berdomisili di luar Jakarta
Baca SelengkapnyaLangkah dan Cara Aktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
26 Februari 2024
Aplikasi IKD atau Identitas Kependudukan Digital ditarget mulai diimplementasikan akhir Februari 2024
Baca SelengkapnyaFederasi Serikat Guru: PPDB Sistem Zonasi Lebih Berkeadilan, Dorong Pemda Bangun Sekolah Negeri
11 Juli 2023
Federasi Serikat Guru menyatakan PPDB sistem zonasi lebih berkeadilan, serta mendorong pemda untuk membangun sekolah lebih merata.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan Penduduk Mulai Melambat, Bappenas: 2045 RI Tak Lagi Keempat Terbesar Dunia
16 Mei 2023
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan Proyeksi penduduk Indonesia periode 2020-2045.
Baca SelengkapnyaUsai Arus Balik Lebaran, Pemerintah Data Warga Pendatang Baru di Jakarta Barat
3 Mei 2023
Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Barat meminta pengurus RT dan RW menerima seluruh laporan warga pendatang baru.
Baca SelengkapnyaBeredar Notulensi Rapat Penonaktifan NIK KTP DKI Warga yang Tidak Berdomisili di Jakarta, Sekda DKI Angkat Bicara
3 Mei 2023
Pada saat ini banyak penduduk yang sudah pindah dan tidak lagi berdomisili di wilayah DKI Jakarta, namun tetap memiliki KTP DKI.
Baca SelengkapnyaBanyak Penduduk Sudah Pindah tapi Tetap KTP DKI, Heru Budi Bakal Lakukan Akurasi Data Kependudukan
23 Februari 2023
Heru Budi ingin program pelayanan publik yang berkaitan dengan basis data kependudukan menjadi tepat sasaran
Baca SelengkapnyaDPRD Kabupaten Bekasi Bahas Penambahan Kursi dan Dapil untuk Pemilu 2024
24 Februari 2022
Penambahan kursi legislatif atau daerah pemilihan ini terkait bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi
Baca SelengkapnyaDokumen Susi Pudjiastuti jadi Bungkus Gorengan, Kemendagri: Seharusnya Disimpan
27 Desember 2021
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menanggapi beredarnya foto yang menampilkan dokumen kependudukan Susi Pudjiastuti, menjadi bungkus gorengan.
Baca SelengkapnyaNIK Jokowi Bocor, Pemerintah Diminta Enkripsi Data Kependudukan
5 September 2021
Nantinya, instansi hanya boleh menggunakan data kependudukan baru dari Dukcapil dalam kondisi yang sudah terenkripsi
Baca Selengkapnya