TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akhirnya memutuskan mengambil alih pengelolaan Universitas Trisakti setelah kampus tersebut menjadi rebutan yayasan dengan rektorat.
"Sebab, kalau dibiarkan berlarut-larut, konfliknya tak akan selesai," kata Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Achmad Jazidie, Senin, 3 Desember 2012.
Jazidie menjelaskan, banyak pihak mendukung pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Universitas Trisakti. Dukungan juga terlihat dalam pertemuan hari ini di Kemendikbud antara pihak yayasan dan rektorat Universitas Trisakti, pakar hukum, dan Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia.
Rencananya, setelah ini Ditjen Pendidikan Tinggi akan segera melapor ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh dan menggelar pembicaraan lebih lanjut dengan pemangku kepentingan, di kantor Komnas HAM. "Kami akan rekonsiliasi karena, kan, sekarang kami sudah mengantongi restu dari sejumlah pihak."
Pembicaraan di markas Komnas HAM nantinya sekaligus merumuskan teknis pengambilalihan pengelolaan kampus oleh Kementerian Pendidikan. Jazidie berharap sistem pengelolaan baru nantinya tidak akan membuat salah satu pihak yang bertikai merasa dirugikan.
Jazidie memperkirakan, Universitas Trisakti nantinya akan berstatus perguruan tinggi negeri badan hukum. Sesuai Undang-Undang Perguruan Tinggi yang baru, PTN BH sifatnya otonom dan memiliki majelis wali amanah. "Nah, nanti mungkin orang-orang dari Yayasan Trisakti akan masuk ke sana," ujarnya.
Wakil Ketua Komnas HAM, Nurcholis, menilai pengambilalihan pengelolaan Universitas Trisakti oleh pemerintah sudah mendesak. Sebab, hal ini menyangkut hak mahasiswa mendapatkan pendidikan yang diatur UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Menurut Nurcholis, jika pemerintah tak turun tangan, bukan tak mungkin konflik di kampus Trisakti menjadi-jadi dan bahkan melibatkan kekerasan dalam proses eksekusinya. "Alangkah lebih baik permasalahan diselesaikan pemerintah. Kemudian untuk pengawasannya diserahkan pada kami sebagai pihak luar," kata dia.
Anggota Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat, Syamsul Bachri, menambahkan nantinya biaya operasional Universitas Trisakti akan ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Memang akan menambah anggaran, tapi kami mendukung karena ini untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.
Yayasan dan pihak kampus Trisakti sebelum ini memperebutkan pengelolaan universitas. Dari sengketa tersebut, Mahkamah Agung memenangkan Yayasan Trisakti sebagai badan pengelola dan badan penyelenggara Universitas Trisakti. Namun, putusan MA sulit dieksekusi lantaran pihak kampus selalu melakukan aksi protes.
ISMA SAVITRI
Terpopuler:
Misbakhun Bebas Berkat ''Jasa'' Orang-orang Ini
Mahfud Md.: Pemilik Media Mengancam Kebebasan Pers
2 Hakim Agung Ini Diduga Loloskan PK Misbakhun
Simulator SIM, KPK Tak Takut Dikepung Polisi Lagi
Kasus Simulator Mengemudi, Djoko Susilo Mungkin Ditahan
Potret Politikus: dari Korupsi Sampai Nikah 4 Hari
Capres 2014, Mahfud dan Muhaimin Bersaing di PKB
Berita terkait
USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus
5 hari lalu
Program USAID ini untuk mempertemukan pimpinan universitas, mitra industri, dan pejabat pemerintah
Baca SelengkapnyaPolisi Prancis Bubarkan Unjuk Rasa Pro-Palestina di Universitas Sciences Po
6 hari lalu
Polisi Prancis membubarkan unjuk rasa pro-Palestina di Paris ketika protes-protes serupa sedang marak di Amerika Serikat.
Baca SelengkapnyaMau Kuliah di Fakultas Hukum, Apa yang Sebaiknya Disiapkan?
7 hari lalu
Berminat menjadi sarjana hukum, tentu saja harus kuliah di fakultas hukum. Berikut yang perlu disiapkan calon mahasiswa hukum.
Baca Selengkapnya5 Kampus Kedokteran Terbaik di Indonesia Versi QS WUR by Subject 2024
15 hari lalu
QS World University Rankings atau QS WUR by Subject 2024 kembali menghadirkan daftar kampus dengan jurusan kedokteran terbaik di Indonesia.
Baca Selengkapnya10 Program Studi Paling Ketat SNBP 2024 dari Berbagai Universitas
20 hari lalu
Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) mengumumkan 10 program studi paling ketat dalam SNBP) 2024. Apa saja?
Baca SelengkapnyaUnika Santo Thomas Sumatera Utara Nyatakan Sihol Situngkir Tersangka TPPO Tak Lagi Jabat Rektor Sejak 2022
33 hari lalu
"Bapak Sihol Situngkir sudah tidak menjabat lagi sebagai rektor di Unika Santo Thomas," kata Maidin,
Baca SelengkapnyaRibuan Mahasiswa jadi Korban TPPO Berkedok Magang Ferienjob Jerman, Pakar: Kampus Tak Hati-Hati
34 hari lalu
Pakar pendidikan menilai ribuan mahasiswa bisa menjadi korban TPPO berkedok magang ferienjob karena kesalahan kampus
Baca SelengkapnyaIni Daftar Perguruan Tinggi yang Diduga Terlibat TPPO Berkedok Magang lewat Ferienjob di Jerman
35 hari lalu
Ada sekitar 41 perguruan tinggi di Indonesia yang tercatat mengirimkan sejumlah mahasiswanya dalam program magang mahasiswa ke Jerman pada 2023.
Baca SelengkapnyaKorban Dugaan TPPO Mahasiswa Indonesia Magang di Jerman Disebut Banyak yang Belum Buka Suara
38 hari lalu
Direktur Beranda Perempuan Indonesia, Zubaedah, menyakini masih ada banyak penyintas dugaan TPPO bermodus mahasiswa magang di Jerman.
Baca SelengkapnyaPeran 5 Tersangka Perdagangan Orang Berkedok Magang Mahasiswa di Jerman, Ada dari Pihak Universitas
41 hari lalu
Bareskrim mengungkap kasus TPPO atau perdagangan orang berkedok magang ke Jerman yang melibatkan 33 universitas dan diikuti ribuan mahasiswa.
Baca Selengkapnya