DPR Sebut Dahlan Iskan 'Menteri Kacau Balau'  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Senin, 3 Desember 2012 11:50 WIB

Menteri BUMN dan mantan Dirut PT PLN (Persero) Dahlan Iskan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan kembali membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat berang. Dahlan yang semula dijadwalkan hadir dalam rapat kerja dengan Komisi Energi, Senin, 3 Desember 2012, tak jadi ikut rapat. Padahal, dia sempat datang ke kompleks parlemen Senayan dan mengisi daftar hadir rapat.

Wakil Ketua Komisi Energi Effendi Simbolon menyatakan, ketidakhadiran Dahlan menunjukkan ketidakseriusan mantan Direktur Utama PLN itu menyelesaikan sengkarut inefisiensi di PLN selama Dahlan menjabat. "Dahlan tak menunjukkan wibawa pemimpin. Kami tak berempati pada Dahlan," katanya saat memimpin rapat, Senin, 3 Desember 2012.

Dahlan sempat datang ke ruangan Komisi Energi. Dahlan datang pukul 09.45 WIB, limabelas menit lebih awal dari jadwal rapat. Namun, pada pukul 10.05, setelah mengisi absen, Dahlan segera ngacir ke mobilnya. "Saya ke sini hanya mau pamit karena pukul 10.38 WIB dipanggil rapat terbatas oleh Bapak Presiden," kata Dahlan sebelum pergi.

Namun, sikap Dahlan datang dan meminta izin itu justru dipermasalahkan oleh sejumlah anggota Komisi. Effendi menyebut Dahlan telah menurunkan wibawa pemerintah. "Tidak bisa menteri seperti ini, kacau-balau ini," kata Effendi.

Anggota Komisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rachmat Hidayat, justru menagih bukti panggilan Presiden. "Tolong dicek betul apa benar surat panggilan Presiden itu." Menurut Rachmat, Dahlan terlalu sering mangkir dari rapat dengan Komisi sehingga memperlambat proses klarifikasi atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan selama Dahlan menjabat direktur utama.

Dahlan sebelumnya sudah dua kali mangkir dari rapat dengan Komisi Energi. Pada dua kali ketidakhadirannya, Dahlan lebih memilih menghadiri tugasnya sebagai Menteri BUMN. Dahlan mengikuti kunjungan ke Jambi dan menghadiri pertemuan Presiden. Dahlan baru sekali menghadiri rapat yang membahas temuan BPK tentang inefisiensi di PLN sebesar Rp 37 triliun semasa kepemimpinannya.

IRA GUSLINA SUFA

Berita Terpopuler:

Prancis Punya Masjid Gay Pertama

Indonesia Jadi Tuan Rumah Miss Universe

Heboh Video Ahok, PRJ Belum Mau Berkomentar

ITB Siap Kembalikan Uang Rp 10 Miliar ke Mahasiswa

Protes Ahok Soal PRJ Dinilai Tak Tepat

Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya