TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan kembali membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat berang. Dahlan yang semula dijadwalkan hadir dalam rapat kerja dengan Komisi Energi, Senin, 3 Desember 2012, tak jadi ikut rapat. Padahal, dia sempat datang ke kompleks parlemen Senayan dan mengisi daftar hadir rapat.
Wakil Ketua Komisi Energi Effendi Simbolon menyatakan, ketidakhadiran Dahlan menunjukkan ketidakseriusan mantan Direktur Utama PLN itu menyelesaikan sengkarut inefisiensi di PLN selama Dahlan menjabat. "Dahlan tak menunjukkan wibawa pemimpin. Kami tak berempati pada Dahlan," katanya saat memimpin rapat, Senin, 3 Desember 2012.
Dahlan sempat datang ke ruangan Komisi Energi. Dahlan datang pukul 09.45 WIB, limabelas menit lebih awal dari jadwal rapat. Namun, pada pukul 10.05, setelah mengisi absen, Dahlan segera ngacir ke mobilnya. "Saya ke sini hanya mau pamit karena pukul 10.38 WIB dipanggil rapat terbatas oleh Bapak Presiden," kata Dahlan sebelum pergi.
Namun, sikap Dahlan datang dan meminta izin itu justru dipermasalahkan oleh sejumlah anggota Komisi. Effendi menyebut Dahlan telah menurunkan wibawa pemerintah. "Tidak bisa menteri seperti ini, kacau-balau ini," kata Effendi.
Anggota Komisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rachmat Hidayat, justru menagih bukti panggilan Presiden. "Tolong dicek betul apa benar surat panggilan Presiden itu." Menurut Rachmat, Dahlan terlalu sering mangkir dari rapat dengan Komisi sehingga memperlambat proses klarifikasi atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan selama Dahlan menjabat direktur utama.
Dahlan sebelumnya sudah dua kali mangkir dari rapat dengan Komisi Energi. Pada dua kali ketidakhadirannya, Dahlan lebih memilih menghadiri tugasnya sebagai Menteri BUMN. Dahlan mengikuti kunjungan ke Jambi dan menghadiri pertemuan Presiden. Dahlan baru sekali menghadiri rapat yang membahas temuan BPK tentang inefisiensi di PLN sebesar Rp 37 triliun semasa kepemimpinannya.
IRA GUSLINA SUFA
Berita Terpopuler:
Prancis Punya Masjid Gay Pertama
Indonesia Jadi Tuan Rumah Miss Universe
Heboh Video Ahok, PRJ Belum Mau Berkomentar
ITB Siap Kembalikan Uang Rp 10 Miliar ke Mahasiswa
Protes Ahok Soal PRJ Dinilai Tak Tepat
Berita terkait
Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
2 jam lalu
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
2 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
2 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
2 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
3 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
4 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
4 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
4 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
5 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya