TEMPO.CO, Jakarta--Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengkritik kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, KPK saat ini belum berhasil menjalankan tugasnya sesuai harapan rakyat. Di mata Marzuki, lembaga antikorupsi tersebut kerap gamang mengungkap korupsi yang menyangkut kekuasaan.
"Hampir di 130 negara termasuk di Indonesia, lembaga antikorupsi belum berhasil melaksanakan tugas sesuai harapan publik karena tidak bisa melakukan investigasi dan mengadili korupsi orang yang punya posisi politik kuat atau pemimpin pemerintahan," ujarnya di Hotel JW Marriott, Senin 26 November 2012.
Ucapan ini disampaikan Marzuki Alie dalam pembukaan Konferensi Internasional Anti-Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Pemberantasan Korupsi dan Perdagangan Obat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Marzuki Alie mengatakan bahwa lembaga pemberantasan korupsi di berbagai negara, termasuk Indonesia, masih banyak yang belum memiliki independensi dalam pemberantasan korupsi.
"Lembaga antikorupsi tidak mampu menerjemahkan sikap independen yang mereka miliki. Tidak seperti lembaga ombudsman atau Komnas HAM, lembaga antikorupsi belum mampu menunjukkan prinsip kerja dan mengidentifikasikan kemandirian," ujarnya di hadapan 38 delegasi lembaga antikorupsi dari berbagai negara.
Namun, Marzuki Alie membantah bahwa lembaganya juga yang selalu melakukan serangan terhadap KPK. Menurut dia, citra DPR yang selalu berniat melemahkan KPK muncul karena pemberitaan media. Dia mengklaim bahwa sebagian besar anggota DPR berpihak dan selalu mendukung KPK.
"Kalau mau tahu betul, silakan buat polling bagaimana sikap mayoritas anggota DPR. Saya menawarkan peneliti, pengamat dan siapa pun untuk melakukan polling dukungan terhadap KPK. Kalau ada hambatan-hambatan, itu biasa, tapi akhirnya kan apa yang diminta KPK selalu dipenuhi," katanya, menjelaskan pidatonya itu dalam konferensi pers.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini juga mengatakan bahwa KPK sebaiknya tak ragu untuk menegakkan independensi. Bahkan dia mempersilakan KPK untuk mengusut dirinya jika memang ada indikasi korupsi yang dilakukannya. "Siapa pun sama di depan hukum," katanya.
