TEMPO.CO, Samarinda -- Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, hingga kini masih mencekam, Ahad, 25 November 2012. Polisi dari Dalmas, Brimob Polda, sebanyak 800-an disiagakan untuk menjaga keamanan di kabupaten perbatasan RI-Malaysia itu.
Kepala Divisi Humas Polda Kalimantan Timur, Komisaris Antonius Wisnu Sutirta, mengungkapkan, semua pasukan masih disiagakan untuk terus melakukan patroli di seluruh wilayah Kutai Barat. "Perintah Kepala Polda, kami harus membubarkan massa yang berkerumun," kata Antonius Wisnu Sutirta, Ahad, 25 November 2012.
Kondisi mencekam di kabupaten pemekaran Kutai ini berawal pada Jumat kemarin. Penganiayaan seorang warga oleh petugas pengisian BBM terjadi di sebuah APMS di Barong Tongkok. Warga yang berusaha memperoleh BBM justru dibalas dengan pengeroyokan. Tak terima dengan perlakuan ini, keluarga korban bersama warga lainnya mendatangi APMS dan merusaknya.
Polisi saat ini telah menutup operasional APMS berdasarkan surat bupati setempat. Tak hanya itu, tiga pelaku penganiayaan pun sudah diitangkap: Fa, Sn, dan Eo.
Tak puas dengan penangkapan ketiganya, warga yang masih kesal melampiaskannya dengan merusak toko-toko warga dari kelompok lain. Satu toko dibakar. Penjarahan terjadi.
Wisnu Sutirna mengabarkan, Minggu dinihari sekitar pukul 02.30 Wita, Pasar Tradisional Barong Tongkok terbakar. Sedikitnya 400 kios rata dengan tanah. "Kalau dibakar atau terbakar itu masih harus kami selidiki," katanya.
Tempo berhasil berkomunikasi dengan warga yang tinggal tak jauh dari Pasar Barong Tongkok. Dia mengungkapkan bahwa Pasar Barong Tongkok dibakar oleh massa. Kios-kios yang terdapat di pasar yang lokasinya tepat di depan kantor Polres Kutai Barat itu diduga mayoritas dimiliki kelompok lain.
"Habis semua bangunan pasar, pukul 02.30 Wita tadi dibakar," kata warga tadi.
Ia pun mengabarkan pembakaran masih terjadi hingga kini. Sasarannya ruko-ruko yang bukan milik warga lokal.
Pilpres 2024, Ini 3 Hal yang Bisa Menyebabkan Pemilu Ditunda
13 Februari 2024
Pilpres 2024, Ini 3 Hal yang Bisa Menyebabkan Pemilu Ditunda
Penetapan tanggal pemilu melibatkan proses diskusi yang panjang antara KPU, pemerintah, dan DPR. Bahkan, proses tersebut dapat memakan waktu hingga satu tahun.
