Ketua mahkamah Konstitusi Mahfud MD diwawancarai para wartawan seusai menjadi pembicara seminar Ikadin di hotel Patrajasa Semarang, (29/6). Mahfud menilai pengumpulan dana oleh masyarakat untuk pembangunan kantor KPK bukan sebagai gratifikasi namun sebagai hibah. Tempo/Budi Purwanto
TEMPO.CO , Jakarta - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi belum menyiapkan pengganti Ketua MK, Mahfud MD yang masa tugasnya akan berakhir pada 1 April 2013.
Mahfud sendiri sudah menegaskan tidak akan memperpanjang masa tugasnya sebagai ketua MK seperti yang disampaikannya dalam surat kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat pada 1 Oktober 2012.
"Ini soal normatif saja, masih lama juga," kata Juru bicara MK, Akil Mocthar saat ditemui di kantornya, Kamis, 22 November 2012.
Ia menyatakan, para hakim MK belum membicarakan mengenai perihal pengganti posisi ketua. Menurut dia, masih banyak kemungkinan yang dapat terjadi selama sisa masa jabatan Mahfud sebagai ketua MK. Pencalonan juga belum dapat dilakukan karena masih ada kemungkinan masuknya hakim konstitusi yang baru.
Pembahasan penggantian ketua di antara hakim konstitusi juga dinilai mudah dan sederhana. Menurut Akil, hal tersebut dapat dibahas dalam waktu singkat karena hanya melibatkan Sembilan orang. Tata cara pemilihan hakim konstitusi juga sudah diatur dalam undang-undang dan akan dilaksanakan bila sudah dekat waktu pemilihan.
Mahfud menyatakan akan mengundurkan diri setelah masa jabatannya berakhir pada 1 April 2013. Ia juga sudah meminta DPR untuk mulai mempersiapkan proses pemilihan ketua MK selanjutnya. Surat kepada DPR tersebut adalah bagian dari isi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengenai pemberitahuan pada DPR enam bulan sebelum masa jabatan berakhir.
Mahfud membantah pengunduran dirinya ini sebagai bentuk persiapan untuk mengikuti pencalonan Pemilihan Umum 2014. Ia hanya menyampaikan, hendak mengundurkan diri di saat merasa senang sebagai hakim konstitusi.
Mahfud menilai MK saat ini sudah sangat disegani dan memiliki kekuatan. Para hakim yang bertugas juga sudah memiliki integritas tinggi, pemahaman konstitusi yang baik, dan setia pada negara.
Sidang Sengketa Pileg 2024 di MK Dilanjut, Hari Ini Periksa 63 Perkara
8 jam lalu
Sidang Sengketa Pileg 2024 di MK Dilanjut, Hari Ini Periksa 63 Perkara
MK kembali menggelar sidang sengketa PHPU hasil Pileg 2024. Agenda hari ini akan memeriksa 63 perkara dengan sistem tiga panel dengan masing-masing tiga hakim konstitusi.
Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip
1 hari lalu
Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip
Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.
