Sebuah tiang pengukur ketinggian tertanam tengah kolam lumpur yang mengering di desa Siring, Porong Sidoarjo. Enam tahun semburan Lumpur Lapindo, persoalan ganti rugi sebagian korban belum terselesaikan. Gubernur Jawa Timur Soekarwo, mendesak pemerintah pusat memberikan dana talangan pembayaran ganti rugi sesesar Rp 5,4 triliun. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Surabaya - Badan Lingkungan Hidup Gresik akan segera mengumumkan hasil analisis laboratorium atas semburan lumpur yang ditemukan di Desa Metatu, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Dugaan sementara, semburan lumpur ini berbeda dengan materi yang dikeluarkan lumpur Lapindo di Sidoarjo. "Kelihatannya lain, kandungannya lebih kecil. Tapi pastinya tunggu hasil penelitian," kata Kepala Badan Lingkungan Hidup Gresik, Tugas Husni Syarwanto, Jumat, 16 November 2012.
BLH telah mengambil sampel dari semburan lumpur yang bercampur minyak dan gas, sesaat setelah kejadian pada Selasa, 13 November 2012. “Hasil uji laboratorium selesai setelah 3-4 hari dari pengambilan sampel,” kata Tugas. Meski belum bisa dipastikan, kandungan yang terdapat di dalam semburan diduga mengandung gas metan karena baunya sangat menyengat. Semburan itu diketahui pertama kali sekitar pukul 17.45 WIB.
Menurut Tugas, semburan berasal di tengah-tengah tanah waduk desa yang letaknya 50-75 meter dari sumur lama yang sudah ditutup. Sebelumnya, wilayah itu pernah dikelola PT Petrochina Gresik. Namun, Petrochina tidak beroperasi lama karena kandungan minyaknya ternyata tidak banyak. Tanah itu pun dikosongkan begitu saja. Pihak Petrochina Gresik belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini
Saat ini, pihak Badan Lingkungan Hidup hanya memberikan sosialisasi ke warga setempat untuk mewaspadai semburan lumpur tersebut. Masyarakat diminta untuk tidak mendatangi atau terlalu dekat dengan lokasi semburan. Anggota Kepolisian Resor Gresik dikerahkan untuk mengamankan lokasi semburan. Apalagi jarak antara lokasi dan permukiman warga tidak jauh, kurang dari radius satu kilometer. Luberan lumpur juga terus mengalir hingga radius 100 meter dari pusat semburan. AGITA SUKMA LISTYANTI
Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas
3 Oktober 2017
Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas
Pemerintah diminta segera mengambil sikap ihwal revisi Undang-undang Minyak dan Gas. Pengurus Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Migas Bambang Dwi Djanuarto?menilai pemerintah kurang responsif dalam menyelesaikan revisi UU Migas.
Mengesahkan undang-undang baru sebagai pengganti atau revisi UU Minyak Bumi dan Gas (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 adalah hal mendesak yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan DPR pada akhir tahun ini. Mengingat undang-undang ini telah mengalami tiga kali uji materi Mahkamah Konstitusi (2003, 2007, dan 2012), di mana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembatalan banyak pasal dari undang-undang tersebut.
