TEMPO Interaktif, Jakarta: Barisan Oposisi Bersatu akan melakukan aksi mogok makan massal. "Rencananya aksi ini akan dilakukan besok serta diadakan juga mimbar demokrasi rakyat," kata Iwan Dwilaksono dari LMND di kantor Kontras, Jakarta, Kamis (24/6). Barisan Oposisi ini terdiri dari berbagai organisasi masyarakat nasional seperti Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Partai Rakyat Demokrat (PRD), dan berbagai ormas pendukung demokrasi lainnya Menurut Iwan, aksi mogok makan ini akan diikuti oleh 50 orang di kantor Komnas HAM, untuk mengkampanyekan bahaya militerisme. "Aksi dilakukan di Komnas HAM bukan kebetulan semata tetapi untuk meminta agar Komnas menindaklanjuti pelanggaran HAM," Iwan. Dalam pernyataan sikapnya, Barisan Oposisi menyatakan bahwa meguatnya militerisme menjadi ancaman terbesar perjuangan demokrasi dan perjuangan rakyat untuk menuntut hak-hak kesejahteraannya. Hal ini ditandai dengan semakin meluasnya struktur teritorial, tidak diusut tuntasnya seluruh kejahatan HAM Orde Baru, dan lolosnya berbagai undang-undang yang penuh dengan semangat militeristik. Dalam aksi mogok ini, Barisan Oposisi menuntut agar Komnas HAM segera memanggil Wiranto dalam kasus tragedi Trisakti, Semanggi, dan Pam Swakarsa, dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus 27 Juli. Meminta untuk membubarkan Kodam, Korem, Kodim, Koramil, dan Babinsa.Muhamad Fasabeni - Tempo News Room
Berita terkait
Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul
7 Januari 2023
Sampai Sipon meninggal dunia, Wiji Thukul masih berstatus orang hilang. Padahal, Presiden Jokowi pernah berjanji mencari Wiji Thukul.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama
5 Juni 2018
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu bukan hanya pekerjaan rumah Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaPrasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial
10 Januari 2018
Jaksa Agung HM Prasetyo mencontohkan kasus pelanggaran HAM di masa lalu pada 1965-1966, sulit untuk ditemukan pelaku dan mengumpulkan buktinya.
Baca SelengkapnyaIsnilon dan Omar Maute Tewas, Wiranto Merujuk Pertemuan Manado
16 Oktober 2017
Wiranto berujar pemerintah Indonesia akan menanyakan ke Filipina kapan kira-kira masalah ISIS di Marawi tuntas.
Baca SelengkapnyaPenyebab Ombudsman Ingin Temui Langsung Menkopolhukam Wiranto
29 Maret 2017
Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan pihaknya perlu mendengar penjelasan Menkopolhukam Wiranto soal terobosan solusi kasus HAM berat dulu.
Baca SelengkapnyaMassa Mengaku Korban Peristiwa 27 Juli 1996 Tagih Janji PDIP
13 Maret 2017
Menurut koordinator aksi, PDIP sudah tutup mata dan hati terhadap korban peristiwa Kudatuli.
Baca SelengkapnyaKontras Menentang Dewan Kerukunan Nasional, Ini Sebabnya
13 Februari 2017
Menurut Kontras, pembentukan Dewan Kerukunan Nasional cacat
hukum.
Kritik DPR atas Penyelesaian Kasus HAM Lewat Rekonsiliasi
3 Februari 2017
Menurut Trimedya, penyelesaian secara hukum penting untuk menunjukkan pemerintah serius dalam penyelesaian HAM masa lalu.
Baca SelengkapnyaPenyelesaian HAM, DPR Sarankan KontraS Lapor ke Kejagung
3 Februari 2017
Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Trimedya Panjaitan menyarankan agar KontraS juga melaporkan Menteri Wiranto dan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Kontras Laporkan Wiranto ke Ombudsman
2 Februari 2017
Kontras melaporkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dengan dugaan melakukan maladministrasi.
Baca Selengkapnya
