TEMPO Interaktif, Kendari: Calon Wakil Presiden PDIP Hasyim Muzadi menyatakan bahwa momentum Pemilu 2004 merupakan saat paling tepat bagi Nahdlatul Ulama (NU) dan kaum marhaen bersatu memimpin Indonesia. "Sekarang merupakan saat yang paling tepat untuk menyatukan kekuatan agama dimana diwakili oleh NU dankaum marhaen yang diwakili oleh PDIP," kata Hasyim Muzadi dalam acara silahturrahmi bersama alimulama, tokoh masyarakat dan warga NU di Kendari, Selasa (22/6).Dalam acara silahturrahmi yang berlangsung di Hotel Athaya Kendari sejak pukul 19.00 hingga 21.10 Wita itu, NU dan marhaen harus memimpin sekarang karena sepanjang sejarah Indonesia dua kelompok inilah yang selalu terpinggirkan di berbagai bidang. Namun Hasyim tidak merinci terpinggirkan yang dia maksud.Hasyim yang duduk berdampingan bersama Ketua DPD PDIP Sulawesi Tenggara, Rifai Pedansa, mengatakan, dengan potensi lebih dari 30 juta kader yang dimilikinya, NU diminati berbagai Parpol yang hendak mengajukancalonnya dalam Pemilu 5 Juli mendatang.Meski berbentuk silahturrahmi namun dalam acara itu banyak sekali terdapat pengurus PDIP Sulawesi Tenggara. Bahkan, rata-rata undangan yang hadir mengenakan pin bergambar foto Megawati Soekarnoputri. Belasan diantaranya juga ada yang mengenakan kaus bergambar wajah Mega dan Hasyim Muzadi.Sebelum hadir dalam acara silahturrahmi itu, Hasyim Muzadi sempat dijamu makan malam di Gubernur SulawesiTenggara Ali Mazi di rumah jabatannya. Menyangkut hal itu, kepada wartawan usai silahturrahmi, Hasyimmembantah dirinya sebagai Cawapres telah menggunakan fasilitas negara.Usai acara, sekitar pukul 22.00 Wita, rombongan Hasyim Muzadi bertolak menuju Kota Ambon. Di bekas wilayah yang pernah dilanda konflik itu, Hasyim yang didampingi sejumlah kiai NU seperti KH Zainuddin Djazuli dan KH Muhtayar Asra dijadwalkan akan melakukan kampanye terbuka keesokan harinya.Dedy Kurniawan - Tempo News Room
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.