Pencalonan Frans-Beny Terganjal Persetujuan Megawati

Reporter

Editor

Zed abidien

Jumat, 9 November 2012 11:10 WIB

Frans Lebu Raya. FOTO ANTARA/Nyoman Budhiana

TEMPO.CO, Kupang - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-Perjuangan Megawati Soekarno Putri belum menandatangani usulan calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diusulkan ke DPP.

"Kalau Sekjen sudah tanda tangan, tapi ibu Mega belum," kata Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP NTT Nelson Matara, yang dihubungi Tempo, Jumat, 9 November 2012.

PDIP NTT mengusulkan calon inkumben, yang juga Ketua DPD PDIP NTT, Frans Lebu Raya, sebagai calon Gubernur NTT dan Beny Litelnoni, Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, sebagai calon wakil gubernur.

Menurut Nelson, belum ditandatanganinya usul tentang calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dari PDIP bukan karena Mega tidak menyetujui kedua pasangan itu. "Siapa yang bilang Mega tidak setuju dengan pasangan calon itu," katanya.

Sebab, kata Nelson, berdasarkan hasil survei yang dilakukan berbagai lembaga, popularitas Frans Lebu Raya dan Beny Litelnoni menempati urutan pertama dibanding bakal calon lainnya. "Hasil survey, Frans dan Beny sudah menang, karena berada di urutan pertama," katanya.

Selain bakal calon ini, ada beberapa calon lain yang akan bertarung, yakni Ketua DPRD NTT I.A Medah dari Golkar, Wakil Gubernur NTT Esthon Foenay, Beny Harman dan Welem Nope dari Demokrat, Kris Rotok dan Paul Lianto dari kalangan independen.

YOHANES SEO

Berita Terpopuler:
Atut-Jokowi Bertemu, Wali Kota Tangerang: ''EGP''

Badan Kehormatan Minta Dahlan Cek Daya Ingatnya

Sebentar Lagi, Indonesia Kebanjiran Tank Leopard

Ahok Tertusuk Saat Naik Reog Ponorogo

Mabes Polri Tak Tahu Pengawal Ketua KPK Mundur

Berita terkait

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

6 Januari 2018

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.

Baca Selengkapnya

Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

6 Januari 2018

Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

6 Januari 2018

Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.

Baca Selengkapnya

Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

6 Januari 2018

Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.

Baca Selengkapnya

Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

5 Januari 2018

Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.

Baca Selengkapnya

Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

4 Januari 2018

Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.

Baca Selengkapnya

Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

27 Desember 2017

Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.

Baca Selengkapnya

Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

26 Desember 2017

Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

17 Desember 2017

Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

22 November 2017

Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.

Baca Selengkapnya