Ketua KPU Husni Kamil Manik (tengah) didampingi Komisioner KPU Sigit Pamungkas (Kedua Kiri) dan Ida Budiarti (Kedua Kanan) mengumumkan hasil verifikasi administrasi sementara partai politik peserta Pemilihan Umum 2014 di kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (8/10). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum berencana menemui Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mempertanyakan hasil temuan pelanggaran kode etik. "Kami akan ke Badan Pengawas untuk menanyakan temuan itu," kata anggota Komisi, Ida Budhiati, saat ditemui Tempo, Senin malam, 5 November 2012.
Badan Pengawas menemukan anggota KPU diduga melanggar kode etik dan ketentuan administrasi dalam tahap verifikasi administrasi. Pelanggaran itu antara lain terjadi pada proses pendaftaran, penelitian administrasi, dan penelitian administrasi hasil verifikasi.
Badan Pengawas juga mempermasalahkan ketertutupan akses informasi oleh Komisi. "Patut diduga semua anggota Komisi melakukan pelanggaran kode etik dan ketentuan administrasi," kata Ketua Badan Pengawas, Muhammad, di Jakarta, Senin, 5 November.
Selain melaporkan temuan, Badan Pengawas juga merekomendasikan Komisi agar menyertakan 12 partai yang gugur dalam tahap verifikasi administrasi pemilu ke dalam tahap verifikasi faktual.
Anggota Komisi, Hadar Nafis Gumay, mempertanyakan hasil temuan serta rekomendasi Badan Pengawas. Menurut Hadar, temuan itu berdasarkan data sepihak yang diperoleh Badan Pengawas dari partai pelapor. Badan Pengawas perlu mendengar dan melihat data Komisi sebelum memutuskan rekomendasi. "Belum cukup banyak berkorespondensi dengan kami," ujarnya.
Muhammad mengatakan selama ini Komisi tertutup terhadap Badan Pengawas. Data verifikasi administrasi tak kunjung diberikan, padahal sudah diminta. Namun, ia mengakui rekomendasi dan temuan Badan Pengawas ditentukan berdasarkan data yang diserahkan partai pelapor.
