DPR Tunggu Dahlan Serahkan Sisa Nama 'Pemalak'  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Senin, 5 November 2012 16:57 WIB

Menteri BUMN Dahlan Iskan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat menunggu Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan untuk menyerahkan nama-nama anggota DPR lain yang meminta jatah.

"Kita tunggu nama berikutnya yang akan disampaikan beliau (Dahlan) setelah melakukan penelitian," kata Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR, Siswono Yudho Husodo, kepada wartawan, Senin, 5 November 2012.

Dia membenarkan Dahlan baru berhasil mengkonfirmasi dua nama anggota DPR yang diduga memeras BUMN. "Dari sepuluh nama yang dia (Dahlan) kantongi, baru dua yang dikonfirmasi," ujar Siswono.

Badan Kehormatan DPR akan menggandeng penegak hukum jika diperlukan. "Kalau pelanggarannya tak cuma unsur etika, dan ada indikasi pidana, kami akan bekerja sama dengan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian," katanya.

Sebelumnya, Dahlan membeberkan dua nama anggota DPR dalam tiga peristiwa terkait dengan dugaan pemerasan terhadap perusahaan BUMN. Tapi, kepada wartawan, Dahlan enggan memerinci nama BUMN yang diperas serta nama anggota DPR yang memeras.

"Saya sudah menyerahkan semua ke Badan Kehormatan," kata Dahlan. Dia menegaskan tidak pernah menyebut persis ada sepuluh nama, melainkan sekitar sepuluh nama yang terkait dengan pemerasan BUMN. "Bisa delapan, sembilan, atau sebelas," ujarnya.

Dia juga sudah menyerahkan nilai upaya pemerasan yang dilakukan terhadap perusahaan pelat merah. "Saya sudah sampaikan nama, peristiwa, cara, dan nilai rupiah secara khusus," kata mantan Direktur Utama PT PLN ini.

SUBKHAN JUSUF HAKIM

Berita terpopuler lainnya:

Ke DPR, Dahlan: Saya Bawa Nyawa Saya

Pemerasan BUMN: Upeti Rp 18 Miliar Merpati ke DPR

Dahlan Serahkan Dua Nama Peminta Upeti BUMN

Izin DPR untuk IPO BUMN Tumpang Tindih

Cerita Merpati Diperah DPR

Kenapa Merpati Diperah DPR?

Berita terkait

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

4 menit lalu

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.

Baca Selengkapnya

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

26 menit lalu

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

9 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya