TEMPO.CO , Brisbane:Dialog antara Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mahasiswa serta masyarakat Indonesia di Brisbane, Australia, berlangsung hangat. Menariknya, dalam temu wicara di kampus Universitas Queensland Sabtu, 3 November 2012 siang itu, seorang penanya mengangkat tema stigmatisasi kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan.
Sang penanya, Santos Halomoan, mahasiswa Indonesia di Brisbane yang mengaku sebagai teman seangkatan Gayus mempertanyakan upaya pemerintah dalam mengungkap mafia pajak. Ia menilai aparat penegak hukum masih bekerja setengah hati. "Saya masih yakin ada yang lebih bertanggung jawab dalam kasus Gayus," katanya dalam sesi tanya jawab dengan Denny Indrayana.
Akibatnya, dia melanjutkan, teman seangkatan Gayus ketiban sialnya. Mereka, menurut Santos, merasa dikorbankan dengan stigma yang melekat pada mereka. "Ini tidak fair bagi angkatan kami," katanya.
Menanggapi pertanyaan itu, Denny Indrayana membantah kalau kasus Gayus berhenti. Menurutnya penanganan sebuah kasus tidak bisa gegabah, apalagi menyangkut sebuah sindikat mafia.
"Persoalan pembuktiannya yang tidak mudah, itu saja persoalannya. Tapi itu jelas jadi masalah besar, namun bukan berarti pemerintah tidak bekerja maksimal," dia menjelaskan.
Selain soal Gayus, Denny mendapat kritik yang sama dengan saat ia berdialog di Melbourne, yakni sikapnya yang dinilai terlalu memihak pemerintah dan masalah pemberantasan korupsi yang melulu dilakukan secara top down (penindakan). "Soal memihak pemerintah, jelas kini saya berada di dalam pemerintah, tapi jangan salah kritik tetap saya jalankan namun dengan cara yang berbeda," ujarnya.
Soal pemberantasan korupsi yang masih bersifat top down, Denny berdalih kalau selama ini banyak kegiatan antikorupsi yang luput dari sorotan publik lantaran tidak seksi diliput media. Upaya-upaya pencegahan tetap rutin dilakukan KPK, "Hanya saja itu tidak menarik diberitakan, sehingga masyarakat menilai nyaris tidak ada aksi bottom up yang dilakukan di Indonesia."
SANDY INDRA PRATAMA (Brisbane)
Berita Terpopuler
Hujan, Jokowi Pantau Pintu Air Manggarai
Jakarta Selatan Siapkan Lokasi Kampung Deret
Duduki Lahan Arthaloka, 23 Orang Bersenpi Ditahan
Tiga Alasan Transjakarta Tak Maksimal Layani Warga
Transjakarta Angkut 299 Ribu Penumpang per Hari
Polisi Ringkus 6 Tersangka Pengeroyokan di Cipulir
Duduki Lahan Arthaloka, Mereka Sempat Melawan
Berita terkait
Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara
19 Januari 2024
Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Jengkel PNS Kemenkeu Jadi Mafia Pajak
3 Desember 2019
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jengkel dengan ulah banyak pihak yang berniat melakukan tindakan korupsi di lingkungan kementeriannya
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Kecewa Anak Buahnya di Pajak Ditangkap KPK
4 Oktober 2018
Anak buah Sri Mulyani tertangkap tangan oleh KPK.
Baca SelengkapnyaOknum Pegawai Pajak Peras Wajib Pajak Rp 700 Juta
17 April 2018
Polisi menangkap pegawai pajak yang kedapatan memeras wajib pajak Rp 700 juta.
Baca SelengkapnyaEks Pejabat Pajak Handang Soekarno Dieksekusi ke Lapas Semarang
1 Agustus 2017
Handang Soekarno sebelumnya meminta untuk ditahan di Lapas Kelas 1A karena sudah lama berpisah dengan istri dan tiga anaknya.
Baca SelengkapnyaSuap Pajak, Hakim Sebut Dirjen Pajak dan Ipar Jokowi Punya Andil
24 Juli 2017
Dalam vonis terdakwa suap pajak Handang Soekarno, majelis hakim menyebutkan peran ipar Jokowi, Arif Budi Sulistyo.
Baca SelengkapnyaSuap Pejabat Pajak, Handang Soekarno Divonis 10 Tahun Bui
24 Juli 2017
Mejelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman lebih ringan kepada Handang Soekarno dibanding tuntutan jaksa KPK.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Rangkul Tiga Negara Suaka Pajak
11 Juli 2017
Tiga negara yang dikenal sebagai suaka pajak, yakni Singapura,
Hong Kong, dan Swiss, siap bekerja sama.
KPK Minta Handang Blak-Blakan soal Inisiator Suap Pajak
10 Juli 2017
Juru bicara KPK Febri Diansyah meminta terdakwa suap pajak Handang Soekarno untuk menyampaikan secara jujur pihak yang dinilai sebagai pelaku utama.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Pajak, Handang Soekarno: Saya Bukan Inisiator...
10 Juli 2017
Terdakwa kasus suap pajak, Handang Soekarno, membantah dirinya merupakan inisiator terjadinya pertemuan antara PT EKP dan pejabat Ditjen Pajak.
Baca Selengkapnya