TEMPO.CO, Jakarta - Jatuhnya pesawat Hawk di Riau memperjelas kabar yang selama ini terdengar samar: peralatan militer Indonesia sudah ketinggalan zaman. Dari 234 unit pesawat tempur, hanya separuh yang layak terbang. Tiga angkatan TNI menghadapi kondisi yang kurang-lebih sama. Angkatan Darat, misalnya, masih menggunakan sejumlah peralatan tempur yang lebih tua daripada usia jenderalnya.
Majalah Tempo edisi Senin, 29 Oktober 2012, menurunkan laporan utama berjudul "Repot Mencari Simbah" mengenai pengadaan alat utama sistem senjata. Selain uzur, peralatan itu dibeli dari banyak negara sehingga platform-nya pun berbeda-beda. Itu sebabnya, dalam urusan pembelian senjata, kerap terdengar olok-olok bahwa penentunya bukan angkatan, melainkan rekanan. Peran pihak ketiga alias makelar dalam pengadaan peralatan militer ditengarai bahkan lebih dominan dibandingkan dengan penggunanya.
Broker, yang mewakili produsen, umumnya menyorongkan peralatan pada awal masa penyusunan anggaran. Angkatan atau Kementerian Pertahanan kemudian menyusun spesifikasi pembelian peralatan militer berdasarkan tawaran itu. Tentu saja, seperti yang terjadi pada pembelian helikopter tempur Mi-17 dari Rusia pada 2007, suap mewarnai proses ini. Analis militer menyebutkan, pembelian model ini berdasarkan desakan pemasok (supplier driven factors) dan tak semata muncul dari kebutuhan (need driven analysis).
Potensi korupsi dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan memang sangat besar. Soalnya, peralatan militer memiliki spesifikasi khusus yang acap tidak ada pembandingnya. Produsennya pun terbatas, bahkan pada beberapa peralatan hanya ada produsen tunggal. Apalagi, dengan alasan rahasia, pengadaan dilakukan melalui penunjukan langsung.
Meski dinyatakan telah jauh berkurang, peran makelar--juga korupsi--dalam pembelian senjata ternyata masih cukup besar. Dengan karakteristik peralatan yang dibeli, seperti dikatakan Said Didu, Asisten Bidang Kebijakan Komite Kebijakan Industri Pertahanan, peluang tertinggi terjadinya kebocoran ada pada Angkatan Laut, sementara yang terkecil pada Angkatan Darat.
Peluang korupsi dalam pengadaan alat militer itu semestinya segera ditutup. Peran makelar juga sepatutnya diakhiri. Apalagi anggaran belanja alat tempur ini meningkat setiap tahun. Dari sekitar Rp 28 triliun tahun ini, dua tahun mendatang anggaran itu sudah Rp 43,8 triliun. Pada 2030, alokasi dana untuk belanja alat utama sistem persenjataan akan menembus Rp 100 triliun. Selengkapnya, baca majalah Tempo.
TEMPO
Baca juga:
EDISI KHUSUS SUMPAH PEMUDA
Sampai Diketahui Penyebabnya, Hawk 200 Digrounded
Pesawat Tempur Sempat Berputar-putar dan Meledak
Gugatan Polri ke KPK Dinilai Aneh
Rahasia Kisah Asmara W.R. Soepratman
Dahlan Akan Buka Oknum DPR Peminta Jatah ke BUMN
Berita terkait
Apa Itu Alutsista yang Disebut Anies 11x, Prabowo 10x, dan Ganjar 5x di Debat Capres?
8 Januari 2024
Alutsista menjadi kata yang sering diucapkan capres nomor urut 1 Anies Baswedan dalam debat capres Pemilu 2024 di Istora Senayan pada Ahad, 7 Januari.
Baca SelengkapnyaSETARA Institute Sesalkan Isu Krusial Reformasi TNI hingga Papua Tak Disinggung di Debat Capres
8 Januari 2024
Salah satu isu krusial yang tak dibahas, perluasan penempatan TNI pada jabatan sipil, terutama jabatan sipil di luar ketentuan Pasal 47 ayat 2 UU TNI
Baca SelengkapnyaGanjar Senggol Isu Alutsista Menjelang Debat Capres, Apa yang Termasuk Alat Utama Sistem Senjata?
6 Januari 2024
Menjelang debat capres kedua, Ganjar Pranowo menyoroti isu-isu penting seperti alat utama sistem senjata atau alutsista.
Baca Selengkapnya4 Fakta Ihwal Anggaran Belanja Alutsista 2024 yang Tembus Rp 386 Triliun
12 Desember 2023
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut beberapa alutsista udara menjadi prioritas belanja Kementerian Pertahanan di anggaran 2024.
Baca SelengkapnyaPeringkat Militer Dunia: Kekuatan Militer Indonesia Urutan Ke-13
27 Juli 2023
Kekuatan militer Indonesia yang meliputi personel, alutsista, dan Industri pertahanan via PT Pindad berada di urutan ke-13 di Dunia.
Baca SelengkapnyaWiranto Kagumi Pesawat Nir-awak Drone CH4
12 September 2019
Drone CH4 masuk dalam pengadaan pada rencana strategis (Renstra) TNI Tahap II.
Baca SelengkapnyaTambah Alutsista, TNI Terima Sembilan Pesawat Baru dari PT DI
10 Januari 2018
TNI juga memesan sembilan alutsista lainnya yakni pesawat Cassa NC-212i, tujuh helikopter Caracal, enam helikopter serang, empat pesawat AKS Peter.
Baca SelengkapnyaTNI Dapat Alutsista Baru, Heli Serang dan Heli Anti Kapal Selam
9 Januari 2018
TNI mendapat alutsista baru berupa 3 heli serang, 2 unit heli anti kapal selam, dan satu unit pesawat CN235 MPA. Alutsista ini buatan PT DI.
Baca SelengkapnyaTNI AD Diminta Perkuat Alutsista untuk Infanteri dan Kaveleri
21 Desember 2017
Ada beberapa aspek dalam penyediaan alutsista yang harus diperkuat TNI Angkatan Darat guna memenuhi Minimum Essential Force pada 2024.
Baca SelengkapnyaKetua MPR: PT Pindad Butuh Dukungan Politik
25 Oktober 2017
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan harus ada dukungan politik untuk industri senjata PT Pindad. Sebisa mungkin TNI-Polri pakai produk Pindad.
Baca Selengkapnya