TEMPO.CO, Yogyakarta - Sebanyak 50 delegasi negara se-Asia Pasifik sepakat meneken Deklarasi Yogyakarta untuk Pengurangan Risiko Bencana di Asia Pasifik 2012, saat penutupan Konferensi kelima Tingkat Menteri Asia untuk Mereduksi Risiko Bencana, Kamis, 26 Oktober 2012.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif, mengatakan deklarasi ini merupakan bentuk kesadaran bersama semua negara-negara di Asia Pasifik mengenai peningkatan tajam intensitas bencana dan efek perubahan iklim selama dua tahun terakhir.

"Ini komitmen bersama negara-negara peserta konferensi untuk penguatan pengurangan risiko bencana," ujar dia, saat menutup konferensi yang berlangsung sejak 22 sampai 25 Oktober 2012 itu.

Syamsul menjelaskan, Deklarasi Yogyakarta itu memuat sejumlah isu penting mengenai pengurangan risiko bencana yang mesti menjadi agenda utama semua negara deklarator. Berbagai isu itu, kata Syamsul ialah, merupakan integrasi adaptasi perubahan iklim dengan pengurangan risiko bencana pada program pembangunan, melakukan kajian risiko finansial di tingkat lokal, dan memperkuat tata kelola risiko serta kemitraan pada level lokal.

Isu lainnya adalah membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana, mengidentifikasi target pencapaian Hyogo Framework Action pada 2015, mereduksi akar penyebab risiko bencana, dan mengimplementasikan isu-isu lintas sektoral dalam Hyogo Framework Action.

Margaretha Walstrom, perwakilan khusus dari Sekretaris Jenderal PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana, menilai deklarasi ini menuntut komitmen semua negara di Asia Pasifik agar segera memberi perhatian khusus pada agenda pengurangan risiko bencana. Pimpinan Badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana ini menyatakan deklarasi itu tak hanya menuntut keterlibatan pemerintah setiap negara, tapi juga semua elemen masyarakat dan kalangan ilmuwan. "Deklarasi ini bukan agenda birokratis, ini agenda semua pihak," kata dia.

Sugeng Tri Utomo, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, menjelaskan untuk konteks Indonesia, tantangan implementasi deklarasi ini ialah menurunkan komitmen di dalamnya ke level pemerintah daerah. Pembiayaan untuk pengurangan risiko bencana, kata dia, perlu menjadi agenda investasi jangka panjang di level lokal. "Kita lihat, setelah ini daerah-daerah mau sediakan anggaran lebih besar untuk pengurangan risiko bencana atau tidak," ujar Sugeng.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM