TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Dewan Perwakilan Rakyat, Okky Asokawati, mengusulkan calon tenaga kerja Indonesia menjalani tes psikologi sebelum diberangkatkan ke negara tujuan. Menurut Okky, tes itu efektif sebagai upaya preventif mencegah kekerasan terhadap TKI.
"Untuk menekan korban di kalangan TKI, pemerintah harus memperkuat soft skill para calon TKI. Soft skill itu termasuk bagaimana bersikap, berkepribadian, serta kemampuan beradaptasi di tempat kerja," kata Okky di Jakarta, Kamis, 18 Oktober 2012.
Menurut Okky, tes mental yang selama ini dilakukan pemerintah tak berjalan sebagaimana mestinya. Ia mengatakan tes berlangsung tak serius. Tak cuma itu, biaya tes psikologi juga dibebankan pada calon TKI. Hal itu dinilai tidak sejalan dengan keinginan pemerintah memperkuat perlindungan terhadap tenaga kerjanya di luar negeri.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu mengusulkan dananya bisa diambil dari pemangkasan anggaran perjalanan dinas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebesar Rp 689 juta. "Sebagian dari situ bisa direalokasi untuk tes psikologi TKI," ujarnya.
ISMA SAVITRI
Berita terkait
Arab Saudi Terbitkan Aturan Baru untuk Pekerja Rumah Tangga
26 hari lalu
Arab Saudi membuat aturan baru untuk pekerja rumah tangga yang akan melindungi hak pekerja maupun majikan.
Baca SelengkapnyaKPK Tahan 1 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kemnaker, Susul 2 Tersangka Lain
31 Januari 2024
KPK menetapkan tiga tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia tahun 2012 di Kemnaker.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, 2 di Antaranya Pejabat Kemnaker
25 Januari 2024
Dua pejabat Kemnaker, Reyna Usman dan I Nyoman Darmanta ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 25 Januari 2024, di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaEks TKW Indonesia di Hong Kong Disiksa Majikan, Menang Kompensasi Rp 1,6 M
14 Februari 2023
Seorang bekas TKW asal Indonesia disiksa di Hong Kong hingga luka fisik dan batin. Ia mendapat kompensasi sebesar Rp 1,6 miliar.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Sebut Jaminan Hak Asasi Pekerja Migran Masih Luput dari Perhatian
18 Desember 2022
Kondisi pekerja migran bertambah berat dengan merebaknya virus Covid-19. Banyak terjebak di penampungan sementara.
Baca SelengkapnyaKorea Selatan Hadapi Ageing Population, Peluang Tingkatkan Pengiriman TKI Terampil
17 September 2022
Kementerian Luar Negeri RI mendorong peningkatan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) terampil atau semi terampil ke Korea Selatan
Baca SelengkapnyaKemnaker: Moratorium Pengiriman TKI ke Malaysia Tidak Berlaku bagi yang Sudah Terdaftar
16 Juli 2022
Pemerintah Indonesia menghentikan sementara penempatan TKI sektor domestik ke Malaysia.
Baca SelengkapnyaMalaysia Respon Penghentian TKI dari Indonesia: Bisa Cari dari Negara Lain
15 Juli 2022
Mendagri Malaysia bereaksi keras atas keputusan pemerintah Indonesia yang menghentikan pengiriman tenaga kerja migran ke negara tersebut.
Baca SelengkapnyaAirlangga: Kita Gagal Kembangkan Dana Pensiun, Kalah dari Malaysia dan Singapura
30 Mei 2022
Airlangga Hartarto mengatakan total aset asuransi dan dana pensiun hanya kurang dari 20 persen terhadap Produk Domestik Bruto pada 2020.
Baca SelengkapnyaIndonesia Minta Gaji PRT Rp 5 Juta, Malaysia Hanya Kabulkan Rp 4 Juta
14 April 2022
Malaysia hanya mau membayar gaji PRT 4 juta, berbeda dengan pernyataan Dubes RI yaitu Rp 5 juta.
Baca Selengkapnya