Sejumlah massa dari Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM berorasi dan bagi-bagi bunga di kawasan Nol Kilometer, Yogyakarta, (28/9/2012). Dalam menyatakan dukungannya terhadap KPK, menuntut diselesaikannya kasus simulator SIM. TEMPO/Suryo Wibowo
TEMPO.CO, Yogyakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil langkah untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi.
Puluhan massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM melakukan aksi keprihatinan di bunderan UGM pada Sabtu sore, 6 Oktober 2012 untuk memprotes penyerbuan gedung KPK oleh polisi Jumat malam. Mereka beorasi dan membawa spanduk protes terhadap upaya kriminalisasi penyidik lembaga anti rasuah tersebut. Dalam aksi yang dijaga oleh belasan personel kepolisin Resort Sleman itu mereka juga membentangkan papan bertuliskan ribuan tanda tangan dukungan untuk penuntasan kasus simulator kemudi.
Koordinator kebijakan eksternal BEM Keluarga Mahasiswa UGM, Ahmad Rizky, yang memimpin aksi itu, mengatakan organisasinya mendesak presiden mengambil langkah untuk membantu KPK agar KPK bisa segera menuntaskan kasus simulator kemudi.
Menurut Rizky, aksi itu juga meminta presiden dan seluruh jajaran pemerintahannya segera menyatakan penolakan terhadap upaya kriminalisasi KPK. "Kami mendukung KPK untuk segera menuntaskan kasus simulator kemudi," ujar dia.
Dia menambahkan, aksi puluhan polisi yang menggeruduk gedung KPK semalam untuk menjemput paksa salah satu penyidik lembaga anti rasuah itu, Novel Baswedan, merupakan sinyal nyata ada serangan balik dari koruptor terhadap intitusi pemberantasan korupsi. Pola serangan balik yang memanfaatkan intitusi penegak hukum selain KPK seperti ini, lanjut dia, harus dilawan secara bersama-sama oleh seluruh rakyat Indonesia.
Pada kesempatan terpisah, Direktur Bidang Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Oce Madril, juga mendesak Presiden SBY segera campur tangan dalam penyelesaian kasus simulator kemudi.
Menurut Oce, saat ini Presiden tidak bisa sekedar memberikan himbauan atau malah diam, melainkan harus memerintahkan Kapolri agar membukakan pintu bagi KPK untuk melakukan tugas bersih-bersih di lembaganya. "Kalau Presiden tak segera mengambil langkah ini, ini mencederai kewenangannya. Padahal, dia punya otoritas untuk memperkuat KPK," katanya.
Demonstrasi dukungan pada KPK di Yogyakarta juga sudah muncul pada Sabtu, 6 Oktober 2012, dini hari. Puluhan massa yang menamakan organisasi Gerakan Pemuda Melawan Korupsi (GPMK) mendatangi halaman kantor Kepolisian Daerah DIY, beberapa jam setelah ada aksi penggerudukan gedung KPK oleh aparat kepolisian. Mereka juga menyatakan mengutuk upaya kriminalisasi penyidik KPK dan mendukung penuntasan kasus simulator kemudi.
