KPK Ingin Djoko Blak-blakan Soal Kasus Simulator  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Rabu, 3 Oktober 2012 21:40 WIB

Irjen Pol Djoko Susilo. ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi S.P., percaya Inspektur Jenderal Djoko Susilo akan memenuhi panggilan kedua sebagai tersangka kasus korupsi simulator ujian surat izin mengemudi.

Jika hadir, Johan mengatakan, Djoko dapat memberikan keterangan yang benar sehingga pengusutan kasus korupsi tersebut segera tuntas. "Kami harapkan keterangan yang bersangkutan (Djoko) dapat membuat kasus ini semakin terang," kata Johan.

KPK menjadwalkan pemeriksaan kedua bagi Djoko pada Jumat, 5 Oktober 2012. Pada Jumat pekan lalu, mantan Gubernur Akademi Polisi ini mangkir dari panggilan pertama.

KPK menetapkan Djoko menjadi tersangka kasus simulator pada 27 Juli. Komisi antirasuah itu menduga Djoko menyalahgunakan wewenangnya dalam proyek berbiaya Rp 196 miliar tersebut. Negara diduga menderita kerugian sekitar Rp 100 miliar.

Selain Djoko, KPK menjadikan Brigadir Jenderal Didik Purnomo, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Budi Susanto, dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S. Bambang sebagai tersangka.

Dalam kasus serupa, Polri ikut menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Didik Purnomo, Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan, Komisaris Legimo, Budi Susanto, dan Sukotjo Bambang. Meski KPK berharap Djoko memenuhi panggilan kedua tersebut, sampai saat ini pihak Djoko belum memberikan konfirmasi resmi kepada KPK.

Jika Djoko tetap mangkir tanpa alasan, Johan mengatakan, KPK akan menjemput paksa. "Sesuai dengan aturan, panggilan berikutnya adalah berupa surat membawa atau surat menjemput," kata dia.



RUSMAN PARAQBUEQ

Berita terkait
Polri Imbau Lima Penyidik KPK Segera Pulang
Yang Tersandung Simulator
Lima Keganjilan Langkah Polisi
Zigzag Lalu Harga Menanjak
Mahkamah Agung Diminta Abaikan Pengacara Djoko
Pengacara Djoko Susilo Bantah Mengulur Waktu
Demokrat Bantah Lemahkan KPK

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

4 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

17 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

18 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya