TEMPO Interaktif, Bandung:Calon presiden Hamzah Haz mengatakan fatwa sejumlah kiai di Jawa Timur mengenai larangan memilih calon presiden perempuan jangan dipermasalahkan. "Biar saja kiai dan ulama menyampaikan apa yang harus dikatakan kepada rakyat," ujarnya saat melakukan kunjungan ke Pasar Kosambi Bandung, Sabtu (5/6) pagi.Masyarakat, kata Hamzah, jangan menyalahkan ulama atas keluarnya fatwa itu, karena dikeluarkannya fatwa itu semata-mata kewajiban dari para ulama. "Mau dipakai atau tidak (fatwa itu), itu urusan rakyat. Yang penting mereka sudah memberitahukan yang mana yang haram yang mana yang halal. Sudah lepas dosanya," ujarnya.Saat ditanya apakah pasangan Hamzah-Agum merasa diuntungkan atas keluarnya fatwa itu, Hamzahmembantahnya. Menurut Hamzah, dia dan Agum tidak berusaha mengambil untung apapun dari fatwa itu karena belum tentu masyarakat Indonesia mau menerima fatwa itu. "Masyarakat sudah sampai belum menerima (fatwa) itu," katanya.Hamzah Haz datang ke Pasar Kosambi untuk berkampanye kepada para pedagang di tempat itu. Selain ke Pasar Kosambi, Hamzah yang didampingi salah seorang istrinya, Titin Kartini, beserta rombongan juga mendatangi Pasar Induk Caringin. Rana Akbari Fitriawan - Tempo News Room
Berita terkait
Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum
8 jam lalu
Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden
Baca SelengkapnyaPPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno
41 hari lalu
PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.
Baca SelengkapnyaAlasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
44 hari lalu
Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.
Baca SelengkapnyaPartai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen
44 hari lalu
Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?
Baca SelengkapnyaPPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR
44 hari lalu
Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaVonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan
45 hari lalu
Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.
Baca SelengkapnyaRicuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu
1 Maret 2024
Sekelompok massa menyerang Kantor Bawaslu Papua karena mereka menduga ada kecurangan suara saat rapat pleno di Distrik Abenaho.
Baca SelengkapnyaTim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia
1 Maret 2024
Tim Advokasi Peduli Pemilu melakukan uji materi terhadap UU Pemilu agar penguasa tidak lagi sewenang-wenang saat pemilu.
Baca SelengkapnyaPemilu 2024 Tingkatkan Kecemasan dan Depresi, Begini Rinciannya
28 Februari 2024
Penelitian menemukan Pemilu 2024 berpengaruh terhadap meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi pada masyarakat.
Baca SelengkapnyaBukan Hanya Komeng, Perolehan Suara Sejumlah Artis Kalahkan Politisi Berpengalaman. Siapa Saja Mereka?
20 Februari 2024
Sejumlah artis pendatang baru di politik ungguli politisi pengalaman. Ada Komeng, Verrell Bramasta dan lainnya.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Simak Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji 2024
7 jam lalu
Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS
9 jam lalu
