TEMPO Interaktif, Jakarta:Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum membicarakan sanksi yang akan diberikan kepada kader-kadernya yang membelot mendukung pasangan calon presiden lain. Meskipun demikian, PPP tetap merasa perlu melakukan introspeksi diri atas terjadinya kasus-kasus tersebut.Sudah semestinya kami perlu melakukan introspeksi diri kenapa ini terjadi, kata Ketua PPP Arief Mudatsir Mandan saat dihubungi, Jumat (4/6). Namun dia mengaku sama sekali tidak tahu apa alasan sebenarnya dari aksi-aksi pembelotan tersebut.Kemarin, Majelis Pakar PPP Jawa Tengah Mudrick SM Sangidoe membelot dari PPP dan memberikan dukungannya kepada pasangan presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Mudrick yang juga menjadi Koordinator PPP untuk Karesidenan Solo beralasan pilihannya tersebut sesuai dengan hati nuraninya. Menurut Arief, pilihan untuk mendukung calon presiden lain adalah hak pribadi masing-masing. Pasalnya, yang dipilih dalam pemilu presiden nanti bukanlah partai melainkan tokoh. Namun dia membantah, pembelotan ini menunjukkan ketidakkompakan dalam tubuh PPP. Mesin politik PPP solid dalam mendukung Hamzah-Agum, katanya.Konsolidasi pun terus dilakukan PPP hingga tingkat pengurus ranting. Meskipun Arief mengakui tidak tertutup kemungkinan ada perbedaan pendapat dalam pencalonan Hamzah-Agum. Tapi pembelotan itu tetap disayangkan, katanya.Sapto Pradityo - Tempo News Room
Berita terkait
PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno
37 hari lalu
PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.
Baca SelengkapnyaAlasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
40 hari lalu
Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.
Baca SelengkapnyaPartai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen
40 hari lalu
Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?
Baca SelengkapnyaPPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR
40 hari lalu
Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaVonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan
41 hari lalu
Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.
Baca SelengkapnyaKesan Jusuf Kalla, Agum Gumelar, dan Ahmad Heryawan pada Solihin GP
57 hari lalu
Sejumlah tokoh daerah dan nasional melayat jenazah Solihin GP (Gautama Purwanegara) di rumah duka maupun di Gedung Sabau Markas Kodam III Siliwangi, Bandung, Selasa, 5 Maret 2024. Selewat tengah hari jenazah Solihin GP alias Mang Ihin diserahkan pihak keluarga ke Panglima Kodam III Siliwangi untuk menjalani prosesi pemakaman secara militer hingga di Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung. "Pak Solihin seorang pemimpin yang tegas tapi sangat ramah ke rakyat," kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Bandung menjelang pemakaman.
Baca SelengkapnyaProfil 7 Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Pecat Prabowo dari TNI, Kini SBY dan Agum Gumelar Dukung PS di Pilpres 2024
59 hari lalu
Dewan Kehormatan Perwira memutuskan Prabowo bersalah dan memecatnya dari TNI pada 1998. Berikut profil 7 anggota DKP termasuk SBY dan Agum Gumelar.
Baca Selengkapnya2 Anggota DKP Ini Dulu Pecat Prabowo dari TNI, Mengapa Kini Malah Mendukungnya di Pilpres 2024?
59 hari lalu
Prabowo dipecat dari TNI oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 1998. "Anehnya", saat maju Pilpres 2024, didukung dua anggota DKP yang memecatnya.
Baca SelengkapnyaRicuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu
1 Maret 2024
Sekelompok massa menyerang Kantor Bawaslu Papua karena mereka menduga ada kecurangan suara saat rapat pleno di Distrik Abenaho.
Baca SelengkapnyaTim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia
1 Maret 2024
Tim Advokasi Peduli Pemilu melakukan uji materi terhadap UU Pemilu agar penguasa tidak lagi sewenang-wenang saat pemilu.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
