Kantor ICW (Indonesia Corruption Watch) Jl. Kalibata Timur IV D No. 6, Jakarta, Rabu (27/06). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pemerhati lembaga antikorupsi menilai rencana audit Komisi Pemberantasan Korupsi oleh BPK cuma akal-akalan DPR untuk melemahkan komisi antirasuah itu. Ketika dihubungi pada Kamis, 27 September 2012, semua kompak berpendapat demikian.
Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan, misalnya, menilai alasan audit itu mengada-ada. Pasalnya, selama ini BPK sudah melakukan audit anggaran atas KPK dan hasilnya selalu wajar tanpa pengecualian. Justru banyak lembaga penegak hukum lain yang hasil auditnya tidak wajar, tapi tidak ditindaklanjuti oleh DPR.
Pendapat senada disampaikan oleh peneliti Indonesia Budget Center, Laode Roy Salam. Dia menduga audit kinerja itu untuk memberi kesan seolah-olah dalam penggunaan anggaran di KPK ada penyimpangan.
Semua tudingan itu dibantah oleh Ketua Komisi Hukum DPR, politikus Fraksi Partai Demokrat Pasek Suardika. “Ini untuk tujuan baik, meningkatkan efisiensi,” katanya.
Ditemui usai rapat dengan DPR kemarin, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengatakan lembaganya segera menyerahkan hasil audit kinerja KPK atas laporan semester pertama tahun ini. Menurut dia, BPK tak akan gegabah mengaudit kinerja komisi antikorupsi.
Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan lembaganya siap diaudit oleh BPK. Menurut Johan, hasil audit BPK selama ini menunjukkan kinerja lembaganya tergolong baik.
Baca laporan selengkapnya di Koran Tempo yang bisa dibaca di sini.
