Kalla Akan Ditanyai Soal Dana Talangan Century

Rabu, 12 September 2012 15:57 WIB

Wakil Ketua DPR, Pramono Anung (kanan depan) bersama Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar (tengah) saat tiba di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/9). TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Pengawas Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat berencana memanggil mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalla akan dimintai keterangan ihwal dasar pengucuran dana Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. "Akan kami hadirkan Jusuf Kalla pada rapat timwas 19 September mendatang," kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, Rabu, 12 September 2012.

Menurut Pramono, Jusuf Kalla seharusnya diundang dalam rapat hari ini bersama mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar. Namun, Kalla tidak bisa hadir karena masih di luar negeri. "Dia (Kalla) sudah memberikan surat resmi masih berada di Beijing," kata Pramono.

Selain memanggil Kalla, pada Rabu pekan depan, Timwas juga akan memanggil pimpinan KPK. Sebab, tim ingin mendalami sejauh mana proses penuntasan kasus yang sudah dilakukan komisi antirasuah ini.

Dalam rapat timwas hari ini yang berlangsung sekitar tiga jam, tim sepakat akan meminta Istana Negara menyerahkan transkrip rekaman hasil rapat di Istana Negara pada 9 Oktober 2008. Meskipun Antasari dalam keterangannya menjelaskan tak ada pembicaraan mengenai bailout Century dalam rapat itu, tim tetap mencurigai sudah ada skenario untuk meloloskan bailout itu.

Seluruh fraksi menyepakati usulan untuk meminta transkrip ini. Delapan anggota Fraksi Demokrat yang hadir dalam pertemuan juga mendukung usul ini. "Buka saja semua, kami ingin semua jernih," kata Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Sutan Bhatoegana.

Sutan juga menjelaskan, keterangan yang disampaikan Antasari dalam rapat sama dengan yang sudah dijelaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Sutan, presiden juga telah menyatakan dengan tegas tak ada perbincangan mengenai Bank Century dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah pejabat negara itu.

Dalam rapat, politikus Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani, juga meminta agar tim turut memanggil mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Susno Duadji, yang pernah menangani kasus Century. Namun, tim belum memutuskan apakah jadi memanggil Susno atau tidak. "Akan dirumuskan dulu dalam tim kecil," kata Pramono.

IRA GUSLINA SUFA

Berita
Terpopuler
Kepergok Plesiran di Denmark, Anggota DPR ''Ngeles''

Wa Ode: Fakta Sidang Mirwan Terlibat

''Yang Bilang Ical Bukan Capres Golkar, Zalim''

Hari Ini, Antasari Buka-bukaan Soal Century di DPR

UN Gantikan Ujian Seleksi Masuk Universitas

Bisnis Wa Ode dari Merauke Hingga Pulau Seram




Berita terkait

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

11 menit lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

37 menit lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

5 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

7 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

8 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

12 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut Pertamina, Ketahui Pula Soal Saksi Memberatkan Berdasar KUHAP

1 hari lalu

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut Pertamina, Ketahui Pula Soal Saksi Memberatkan Berdasar KUHAP

Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ketahui pula soal saksi memberatkan dar KUHAP?

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya