TEMPO.CO, Ternate - Pemerintah menargetkan pembangunan kawasan konservasi perairan seluas 20 juta hektar pada tahun 2020. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi kenaikan permukaan laut sekaligus melakukan mitigasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Gellwynn Yusuf, Sekretaris Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengaku pemerintah sudah menetapkan 15,5 juta hektar kawasan konservasi laut pada 2012 ini. Itu berarti 77,5 persen dari total target. Pada 2013 depan, Kementerian Kelautan menargetkan 3,64 juta hektar zona konservasi di 21 lokasi berbeda.
"Harapan kami zonasi kawasan ini bisa berdampak positif untuk menjaga eksistensi pulau-pulau kecil," kata Gellwynn kepada wartawan usai membuka Seminar Internasional Perikanan di Ternate, Rabu, 12 September 2012.
Menurut Gellwynn, pemerintah daerah dan masyarakat di pulau-pulau kecil diminta ikut menguatkan mitigasi bencana. “Penguatan kawasan konservasi perairan menjadi hal yang penting," ujar Gellwynn.
Adapun untuk penguatan pengelolahan sumber daya perikanan, kata Gellwynn, pemerintah punya konsep blue economy. Konsep ini mendorong pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia.
Kasman Hi Achmad, Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, mengatakan penetapan kawasan konservasi perairan merupakan terobosan yang baik dalam mengantisipasi bencana sejak dini. Langkah ini penting dilakukan di wilayah atau daerah yang memiliki pulau-pulau kecil. "Zonasi seperti ini paling bagus difokuskan hingga 10 tahun ke depan. Tapi pemerintah harus melibatkan masyarakat pesisir juga," ujar Kasman.
