TEMPO.CO, Jakarta - Pengawasan penggunaan anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di daerah terhalang. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Haryono Umar mengaku mendapat informasi bahwa sejumlah pihak di pemerintah daerah tidak memperbolehkan inspektorat daerah memeriksa penggunaan dana pendidikan di daerahnya.
Mereka beralasan, anggaran pendidikan berasal dari pemerintah pusat sehingga inspektorat daerah tidak bisa mengawasi. Padahal, anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Karena masuk APBD, otomatis wewenang pengawasan ada di daerah," kata Haryono kepada Tempo di kantornya, 7 September 2012.
Haryono percaya pemerintah daerah telah mengawasi dana pendidikan yang mereka terima. Namun, Kementerian Pendidikan adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan di negara ini sehingga juga berhak mengetahui penggunaan dana pendidikan di daerah. "Kami ingin mengetahui sejauh mana sasaran pendidikan dicapai di daerah," katanya.
Berdasarkan postur Anggaran Pendidikan APBN 2013 yang dipaparkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh di hadapan Komisi Pendidikan DPR kemarin, dana transfer daerah, yaitu anggaran pendidikan yang diberikan kepada daerah untuk kepentingan pendidikan, berjumlah Rp 212 triliun.
Bagian itu terdiri atas delapan komponen, di antaranya anggaran pendidikan dalam dana alokasi umum dan anggaran pendidikan dalam otonomi khusus. "Ini dana yang besar, sangat disayangkan kalau tidak diawasi," ujar Haryono.
Dalam postur anggaran pendidikan, kata dia, transfer ke daerah memiliki porsi sangat besar. Pada APBN tahun ini, dari Rp 290 triliun anggaran pendidikan, sebanyak Rp 186 triliun ditransfer ke daerah. Tahun depan, dari Rp 331 triliun, sekitar Rp 212 triliun ditransfer ke daerah.
