TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden akan menyampaikan Keputusan Presiden (Keppres) tentang perubahan status Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAG) dari darurat militer menjadi darurat sipil pada Selasa (18/5). Pemerintah juga akan mengeluarkan instruksi presiden dan petunjuk pelaksanaan operasional untuk penjabaran Keppres itu, yang dikeluarkan satu pekan setelah Keppres. Demikian hasil rapat terbatas pembahasan Keppres untuk status NAD, di Istana Negara, Senin (17/5), yang dipimpin langsung Presiden Megawati Soekarnoputri.Usai rapat, Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) ad interim Hari Sabarno mengatakan, satu pekan setelah Keppres sampai dikeluarkannya Inpres dan Juklak Operasional adalah masa transisi. Artinya, selama itu juga darurat militer belum mengalami perubahan. Tapi, pemerintah belum menentukan siapa yang akan menduduki jabatan penguasa darurat sipil. "Pemerintah akan membentuk semacam tim asistensi atau tim ahli sebagai organ pusat untuk melanjutkan pelaksanaan operasi terpadu. Tim asistensi itu akan berada di bawah pengawasan saya sebagai pelaksana harian darurat sipil pusat dan presiden sebagai penguasa darurat sipil pusat," kata Hari Sabarno. Deddy Sinaga - Tempo News Room
Darurat SipilDarurat MiliterOperasi MiliterKonflik AcehKonflik AcehKontroversi Bendera AcehTentara Nasional Indonesia | TNI
Berita terkait
Iran dan Israel Dulu Pernah Bersahabat Dekat, Ini Awal Permusuhan Keduanya
9 hari lalu
Iran-Israel tidak bermusuhan dalam sejarah perpolitikan mereka, sejak kapan hubungan keduanya memburuk?
Baca Selengkapnya8 Kelompok Tentara Bayaran Populer Di Dunia, Jual Jasa Tanpa Pandang Ideologi
39 hari lalu
Tentara bayaran membentuk kelompok dan berbisnis dengan berbagai negara di dunia. Mereka menjual jasa militer tanpa mempedulikan ideologi
Baca SelengkapnyaIsrael Tolak Tuduhan Genosida di Mahkamah Dunia
12 Januari 2024
Israel menolak tuduhan Afrika Selatan di pengadilan tinggi PBB bahwa operasi militernya di Gaza adalah upaya genosida.
Baca SelengkapnyaMenlu Retno Sebut Dewan Keamanan PBB Tidak Mampu Menghentikan Genosida di Gaza
8 Januari 2024
Menlu Retno mengatakan kasus Palestina menunjukkan standar ganda yang diterapkan sejumlah negara di dunia terutama di Global North atau Utara Dunia.
Baca SelengkapnyaAbu Ubaidah: Brigade Al Qassam Targetkan 71 Kendaraan dalam 4 Hari
2 Januari 2024
Abu Ubaidah merilis hasil dari puluhan operasi yang dilakukan Brigade Al Qassam melawan invasi pasukan Israel.
Baca SelengkapnyaKaleidoskop 2023: 10 Bulan Penyanderaan Pilot Susi Air hingga Kemarahan Susi Pudjiastuti
31 Desember 2023
Pilot Susi Air Philip Mertens masih disandera TPNPB-OPM sejak 10 bulan lalu. Apa langkah TNI-Polri dan tanggapan Susi Pudjiastuti Founder Susi Air?
Baca SelengkapnyaKepala HAM PBB Ingatkan Meningkatnya Risiko Genosida, Kejahatan Kemanusiaan dan Perang di Gaza
6 Desember 2023
Kepala HAM PBB mendesak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di Gaza untuk menahan diri melakukan pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan.
Baca SelengkapnyaIsrael Naikkan Tingkat Peringatan Perjalanan Bagi 80 Negara di Tengah Perang di Gaza
5 Desember 2023
Israel menaikkan tingkat peringatan perjalanan bagi 80 negara di tengah serangan yang masih berlangsung di Jalur Gaza.
Baca SelengkapnyaAda Indikasi Kuat Kelompok Pro-ISIS di Balik Bom Filipina
3 Desember 2023
Ledakan di Marawi diduga serangan balasan dari kelompok lokal pro-ISIS setelah serangan militer Minggu di Lanao del Sur membunuh pemimpin mereka.
Baca SelengkapnyaIni Dia Tiga Pemimpin Hamas Paling Diburu Israel untuk Dibunuh
2 Desember 2023
Membunuh tiga orang ini akan menjadi kemenangan simbolis Israel atas perjuangan Hamas, namun banyak yang menilai sulit dicapai.
Baca Selengkapnya
