Djoko Susilo Datangi Mabes dengan Pengawalan  

Reporter

Editor

Jumat, 24 Agustus 2012 10:17 WIB

Gubernur Akademi Polisi non-aktif Ispektur Jendral Polisi, Djoko Susilo ketika hadir di Badan Resesre kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Jakarta, Jumat (24/8). TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Inspektur Jenderal Djoko Susilo memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Ia hari ini diperiksa sebagai saksi oleh kepolisian dalam kasus pengadaan simulator SIM. Dalam kasus yang sama, Djoko juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Djoko muncul di Mabes Polri sekitar pukul 08.55 menggunakan mobil Mitsubishi Lancer. Mengenakan setelan safari abu-abu, ia datang bersama tiga orang yang mendampinginya. Mantan Kepala Korps Lalu Lintas itu tak banyak berucap. "Alhamdulillah sehat," hanya itu yang ia ucapkan kepada wartawan yang menyapanya, Jumat, 24 Agustus 2012.

Setelah itu, ia buru-buru memasuki gedung Bareskrim tanpa berkomentar tentang kasus simulator SIM. Dalam pemeriksaan oleh Bareskrim hari ini, Djoko berstatus sebagai saksi. Namun ia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh komisi antirasuah pada 27 Juli 2012.

Djoko diduga menyalahgunakan wewenang saat menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas. Ia disebut menerima uang dari direktur perusahaan pemenang tender, yaitu PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, Budi Susanto. Uang itu diberikan melalui Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S. Bambang.

Dua orang dari pihak swasta ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi maupun KPK. Selain diperiksa polisi, Djoko juga akan diperiksa oleh KPK dalam proyek yang ditaksir bernilai Rp 196 miliar itu. Namun tanggal pemeriksaannya belum ditetapkan.

ANGGRITA DESYANI

Berita terpopuler lainnya:

Ditanya Simulator SIM, Djoko Susilo Emoh Komentar
Kasus Simulator SIM, Ada Upaya Selamatkan Djoko?
Ini Aliran Dana Mencurigakan Djoko Susilo
Jadi Tersangka Simulator SIM, Djoko Pilih Bungkam
Djoko Susilo Dinonaktifkan Sebagai Gubernur Akpol

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

8 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

23 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya