KPK dan Polri Berebut Kasus Flu Burung

Reporter

Editor

Rabu, 8 Agustus 2012 05:26 WIB

Ketua KPK Abraham Samad (kanan) didampingi Kapolri Jenderal Timur Pradopo (kiri) memberi keterangan usai melakukan pertemuan di Mabes Polri, Jakarta, (31/7). ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO , Jakarta: Setelah berebut kasus dugaan korupsi pengadaan simulator Surat Ijin Mengemudi, kini polisi dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi berebut kasus korupsi pengadaan vaksin flu burung.

Selasa 7 Agustus 2012, polisi mengumumkan tindakan cepat mereka menyita sejumlah barang bukti, yakni alat produksi vaksin flu burung serta uang Rp 224 juta dan US$ 31.200. Polisi juga menetapkan pejabat pembuat komitmen berinisial TPS dari Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai tersangka.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar menyatakan kepolisian telah menggeledah dan menyita sejumlah barang bukti terkait dengan kasus pengadaan vaksin flu burung.

Proyek vaksin flu burung di Kementerian Kesehatan ini menggunakan anggaran tahun jamak 2008-2011. Pemenang tender proyek di antaranya adalah PT Anugrah Nusantara dan PT Exartech Technologi, dua perusahaan yang sempat dimiliki bekas bendahara umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin.

Kasus ini merupakan pengembangan kasus Nazaruddin—biasa disebut Nazar—yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi.

FEBRIYAN | ANGGRITA DESYANI | SATWIKA MOVEMENTI | SUKMA

Berita Terpopuler:
Dukung Jokowi, Jusuf Kalla Dinilai Tak Elegan

Ide Yusril Soal Kasus Simulator SIM Bikin Bingung

Robert Pattinson dengan Gadis Mabuk di Bar

''Rayuan'' Fauzi ke Komunitas Tionghoa Tak Efektif

Kekasih Anda Ternyata Gay? Kenali dari Matanya

Bos KPK Diam-diam Temui Kapolri pada Senin Malam

Mengenal Suku Hakka Pendukung Fauzi Bowo

Pangeran William Takut Kepergok Menciumi Kate

Setelah Kemeja dan Boneka, Kini Jilbab Kotak-Kotak

Pertemuan KPK-Polri Berakhir Buntu

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

51 menit lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

2 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya