TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Timur Pradopo mengatakan pertemuan yang digelar Senin pagi, 6 Agustus 2012, bersama perwira kepolisian tak berhubungan dengan kasus pengadaan simulator ujian SIM.
"Itu berhubungan dengen operasi ketupat karena sudah mendekati lebaran," kata Timur saat ditemui di kampus Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Senin, 6 Agustus 2012.
Pagi tadi, para perwira Kepolisian memenuhi kampus PTIK, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pangkat mereka beragam, mulai dari perwira berpangkat melati hingga jenderal berbintang tiga, hadir memenuhi panggilan Kapolri.
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut tertutup dan tak dapat diliput kalangan pers.
Pada kesempatan itu, hadir juga purnawirawan Polri, Adang Darajatun, dan mantan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki.
Saat dikonfirmasi, Kepala Divisi Humas Brigadir Jenderal Anang Iskandar mengatakan Kapolri meminta agar para perwira tak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
"Para perwira menengah diminta tidak melakukan KKN, siapapun yang bersalah harus ditindak," kata Anang melalui pesan singkat.
Saat ini kepolisian memang tengah disorot karena tarik-menarik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator ujian SIM yang melibatkan petingginya. Kepolisian bahkan berkonsultasi dengan ahli hukum, Yusril Ihza Mahendra.
Kedua lembaga itu menetapkan tiga tersangka yang sama, yakni Budi Susanto, Sukotjo S. Bambang, dan Didik Purnomo.
ANGGRITA DESYANI
Berita terkait:
Simsalabim Jenderal SIM
Jenderal SIM di Balik Tembok Tinggi
Polisi Punya Yusril, KPK Dibela Gandjar
Cerita Simulator SIM Majalah Tempo April Lalu
Cicak vs Buaya Bakal Terulang, Ini Kata Ketua KPK
Simulator SIM, Anas Isyaratkan Dukung KPK
Berita terkait
Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
2 jam lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
15 jam lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
16 jam lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
22 jam lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
1 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
1 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
1 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
1 hari lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
1 hari lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca SelengkapnyaTPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali
1 hari lalu
TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.
Baca Selengkapnya