TEMPO.CO, Malang - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menurunkan tim untuk menyelidiki kasus konflik agraria di Harjokuncaran, Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Penyelidikan itu menyusul bentrokan fisik antara warga dengan prajurit TNI Angkatan Darat Kodam V Brawijaya pada awal Juli lalu. "Pelanggaran HAM harus diselesaikan, perlu dilakukan penyelidikan," kata Komisioner Komnas HAM, Syafruddin Ngulma Simalue, di Malang, Jumat, 3 Agustus 2012.
Ia bersama sejumlah Staf Komnas HAM meninjau ke lokasi. Hasil pemantauan tersebut akan disampaikan kepada komisioner Komnas HAM selanjutnya lantaran masa kerja Komnas HAM berakhir 31 Agustus mendatang. "Sebelumnya, ada enam orang hilang. Tak bisa diabaikan," kata dia.
Syafrudin mengaku telah mengumpulkan informasi mengenai kronologis sengketa agraria termasuk dokumen dari warga. Data-data itu dipelajari untuk memahami persoalan serta mencari jalan keluar bagi kedua belah pihak.
Komnas HAM menyatakan akan segera mengecek status lahan tersebut ke Badan Pertanahan Negara. "Apakah tanah berstatus milik negara atau bukan," katanya.
Dokumen dari warga menjelaskan warga memiliki sertifikat lahan, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan serta petunjuk jika lahan tersebut sebagai obyek land reform. Selain dokumen tertulis, Syafrudin menemukan bukti di lapangan jika warga lama bermukim di kawasan tersebut. Antara lain bukti kuburan warga dan nama sungai yang identik dengan nama warga setempat.
Ia menilai jika penyebab bentrok antara warga dengan militer beberapa waktu lalu karena pemerintah terlambat mendistribusikan lahan land reform. Seharusnya, katanya, segera dibentuk panitia distribusi. Menurut dia, tak ada institusi pemerintah yang progresif menangani kasus ini. "Konflik agraria akan menjadi bom waktu," katanya.
Selanjutnya, Komnas HAM bakal memanggil Panglima Kodam V Brawijaya untuk meminta penjelasan mengenai sejarah dan dokumen pengelolaan lahan tersebut. Informasi kedua belah pihak, katanya, penting untuk mengurai persoalan. Keduanya akan duduk satu meja untuk mencari jalan keluar.
EKO WIDIANTO
Berita terkait
Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar
6 Februari 2024
Ada empat bidang tanah yang dijual oleh Kades AB ternyata bermasalah, sehingga korban dirugikan hingga Rp 1,7 miliar.
Baca SelengkapnyaMahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur
23 Januari 2024
Mahfud MD kritik aparat saat tangani sengketa tanah yang juga libatkan masyarakat adat
Baca SelengkapnyaMahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat
21 Januari 2024
Menanggapi tingkah aparat, Mahfud Md mengatakan akan menertibkan birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum.
Baca Selengkapnya10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya
10 Desember 2023
Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75 menghadirkan tema dan konsep berbeda di Indonesia, berikut ini tema dan isi deklarasinya.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga
8 Desember 2023
Hadi Tjahjanto menjamin keistimewaan pengelolaan pertanahan dan aset Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Baca SelengkapnyaKonflik Lahan di Seputaran Jakarta yang Tak Ingin Jadi Rempang Kedua, Bersengketa dengan Penguasa
7 Oktober 2023
Konflik lahan tidak hanya terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, tetapi juga di beberapa daerah. Ada yang bersengketa dengan TNI.
Baca SelengkapnyaBentrokan di Lokasi Kebakaran Kapuk Muara, 130 Polisi Dikerahkan
5 September 2023
olres Jakarta Utara mengerahkan 130 anggotanya untuk berjaga di lokasi bekas kebakaran Kapuk Muara usai terjadi bentrokan
Baca SelengkapnyaSengketa Tanah Dago Elos Bandung, Warga Lapor Lagi ke Polda Jabar
29 Agustus 2023
Kuasa hukum mendampingi 4 warga Dago Elos yang melapor ke polisi. Materi serupa telah 3 kali disampaikan ke Polda Jabar dan Polrestabes Bandung.
Baca SelengkapnyaSidang Sengketa Tanah, Paramount Land Kalah Gugatan Hampir 8000 Meter Persegi
31 Juli 2023
Dua kelompok saling berhadap-hadapan saat sidang pembacaan sita jaminan yang digelar PN Tangerang di sebuah klaster perumahan milik Paramount Land.
Baca SelengkapnyaKronologi Viralnya Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Pengembang Serobot Lahan
27 Juni 2023
Warga perumahan di Bekasi yang terkungkung pagar beton ternyata berawal dari penyerobotan lahan oleh pengembang.
Baca Selengkapnya