Ketua KPK Abraham Samad (tengah) memperhatikan anak buahnya yang melakukan penggeledahan di Koorps lalu lintas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Jakarta, terkait kasus korupi pengadaan alat simulator SIM (30/7). TEMPO/Amston Probel
TEMPO.CO , Jakarta—Masyarakat Antikorupsi Indonesia, pegiat antikorupsi, menduga korupsi dalam proyek simulator ujian surat izin mengemudi itu karena adanya penggelembungan dana proyek. Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Antikorupsi, menduga harga simulator per unit dikatrol hingga dua kali lipat.
Harga simulator untuk sepeda motor per unit, menurut dia, berkisar Rp 45 juta. Namun harga itu malah digelembungkan menjadi Rp 90 juta per unit. Begitu pula harga simulator untuk mobil, digelembungkan dari sekitar Rp 70 juta menjadi Rp 140 juta setiap unit. ”Harga yang cukup tinggi itu terekam dalam HPS (harga perkiraan sendiri) yang dibuat PT Citra Mandiri Metalindo Abadi selaku kontraktor proyek,” ujar Boyamin saat dihubungi kemarin.
Proyek pengadaan 700 simulator kemudi sepeda motor itu bernilai Rp 54 miliar, sedangkan 556 simulator kemudi mobil senilai Rp 142 miliar. Harga simulator kemudi sepeda motor per unit Rp 77,7 juta, dan simulator kemudi mobil Rp 256,14 juta. Padahal, pembelian dari PT Citra dengan PT Inovasi Teknologi Indonesia, harga simulator kemudi sepeda motor per unit hanya Rp 42,8 juta dan simulator kemudi mobil Rp 80 juta.
Boyamin mendesak KPK mengusut tuntas kasus ini. Dia menduga terdapat petinggi Polri, selain mantan Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Djoko Susilo, yang terlibat. "Ini adalah pintu bagi KPK untuk mengusut rekening gendut Polri,” ujar dia.
Dia juga menduga, kemenangan PT Citra dalam tender proyek itu telah diatur sejak awal. Soalnya, PT Citra adalah perusahaan yang tidak memiliki pengalaman menangani proyek tersebut. “Kami mendapat informasi, perusahaan ini dibentuk sesaat sebelum tender,” ujar dia. Desakan juga disuarakan peneliti Indonesia Corruption Watch, Agus Sunaryanto. “Semua panitia pengadaan harus diperiksa oleh KPK,” katanya kemarin.
Pertimbangan MA Kabulkan PK Djoko Susilo Soal Pengembalian Hasil Lelang
8 Mei 2021
Pertimbangan MA Kabulkan PK Djoko Susilo Soal Pengembalian Hasil Lelang
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo. Djoko merupakan terpidana kasus korupsi proyek simulator SIM.
