TEMPO.CO, Banyuwangi - Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Banyuwangi, Jawa Timur, Mujiono, mengatakan pembangunan kantor Bupati Banyuwangi sebesar Rp 19 miliar tahun ini batal dilakukan.
Hal itu disebabkan tidak adanya kontraktor yang memenuhi syarat administrasi dalam tender yang dilakukan awal Juli lalu. "Dari enam kontraktor yang masuk, seluruhnya gagal administrasi," kata Mujiono kepada Tempo hari ini, Selasa, 31 Juli 2012.
Menurut Mujiono, dengan gagalnya tender tersebut, maka pembangunan kantor bupati akan diajukan kembali pada 2013.
Pembangunan kantor Bupati Banyuwangi sebesar Rp 19 miliar itu dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Banyuwangi tahun ini. Kantor bupati di Jalan Ahmad Yani tersebut akan diubah dari satu lantai menjadi tiga lantai.
Kapasitas gedung akan diperbesar dari sebelumnya yang hanya mampu menampung 235 orang direncanakan dapat menampung 700 orang. Ada lima satuan kerja yang rencananya akan digabung menjadi satu atap.
Mujiono mengatakan anggaran Rp 19 miliar akan dialihkan pada APBD Perubahan 2012, untuk menambah alokasi dana pembangunan jalan hotmix sepanjang 40 kilometer. "Jadi total dana untuk hotmix jalan menjadi Rp 32 miliar," tuturnya.
Ruas jalan yang akan di-hotmix, kata dia, di antaranya berada di jalan yang akan dilalui rute Tour de Ijen pada November mendatang, yakni jalan menuju Gunung Ijen, Pulau Merah, dan Pantai Plengkung.
Kordinator Forum 5 Maret, LSM yang bergerak di pemberantasan korupsi, Mas Soeroso, mengatakan dia sangat mendukung bila proyek rehabilitasi gedung kantor bupati tersebut dialihkan untuk kepentingan masyarakat seperti jalan. "Seharusnya bupati memprioritaskan pembangunan jalan yang banyak rusak," kata dia.
Rencananya pembangunan kantor bupati itu awalnya banyak ditentang lembaga swadaya masyarakat karena dinilai memboroskan keuangan daerah.
