Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) memberi ucapan selamat kepada anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) masa tugas tahun 2012-2017 Ida Budhiati (kiri) yang mewakili unsur KPU seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/6). ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum menegaskan kesiapannya menyelenggarakan Pemilihan Umum 2014 secara jujur dan adil. Saat ini KPU sedang mempersiapkan peraturan verifikasi partai politik serta aturan lain soal hak dan kewajiban penyelenggara dan peserta pemilu.
"Pembagian tugas antara KPU Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau kota juga sudah diatur. Jadi kami sudah siap untuk Pemilu 2014," kata Komisioner KPU, Ida Budhiati, di gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis, 26 Juli 2012.
Setelah semua rancangan peraturan pemilihan disetujui parlemen dan pemerintah, kata Ida, KPU akan segera mengesahkan dan menerbitkan panduan penyelenggaraan pemilihan itu.
Proses verifikasi partai politik peserta Pemilu 2014 akan dimulai pada 9 Agustus mendatang. KPU akan memeriksa kelengkapan persyaratan semua partai politik yang sudah terdaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Komisioner KPU lainnya, Hadar Nafis Gumay, menegaskan dalam peraturan verifikasi partai politik, partai yang bisa menjadi peserta pemilu harus punya 30 persen pengurus perempuan pada semua tingkatan. Selain itu, pengurus partai setiap cabang juga harus punya rekening bank atas nama partai, yang dilaporkan ke KPU. “Ini masih dibahas di DPR,” kata Hadar.
