Penyelidikan Kasus Petrus Terhambat Birokrasi  

Reporter

Editor

Selasa, 24 Juli 2012 17:04 WIB

www.123rf.com

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Johny Nelson Simanjuntak mengatakan penyelidikan penembakan misterius atau petrus sebenarnya sudah direncanakan sejak awal Komnas HAM berdiri. Namun, ada perdebatan dari pemerintah apakah harus ada rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu sebelum memulai penyelidikan, atau justru sebaliknya.

"Kami sempat berdebat panjang dengan ketua Kejaksaan Agung yang waktu itu dipimpin oleh Hendarman Soepandji. Beliau bilang, kami harus mendapatkan rekomendasi dulu baru bisa memulai penyelidikan," kata Johny, Selasa, 24 Juli 2012.

Selain itu, karena peristiwa ini terjadi di masa lalu, walaupun sudah ada undang-undang tentang penyelidikan, penyelidik juga membutuhkan keputusan Presiden agar bisa menarik paksa ratusan orang dan menginterogasinya. Setelah perdebatan yang panjang, Komnas HAM baru bisa mendirikan tim Ad Hoc pada tahun 2008 dan memulai penyelidikan.

Sebelumnya, Ketua Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yosep Adi Prasetyo membeberkan hasil penyelidikannya pada peristiwa penembakan misterius periode 1982-1985. Pada periode itu, pemerintah yang menganggap polisi telah gagal menertibkan kejahatan di Indonesia mulai menggunakan kekerasan dengan menghilangkan banyak nyawa, terutama preman.

"Kami sudah menyampaikan hasil penyelidikan kami dan telah disetujui pada sidang paripurna. Penemuan ini juga sudah kami serahkan ke Jaksa Agung. Jadi kami mohon agar Jaksa Agung bisa mengadili kasus ini," kata Yosep di kantor Komnas HAM.

Menurut penemuan tim yang dipimpin oleh Yosep, peristiwa penembakan misterius atau petrus berkaitan erat dengan konteks dan kondisi politik yang terjadi pada saat itu. Pada tahun 1982 sampai 1985, tingkat kriminalitas sangat tinggi hingga pemerintah merasa kondisi untuk pemilihan umum menjadi tidak aman. Pada saat itu pula, banyak preman yang tidak loyal pada "penguasa baru", sedangkan tatanan kekuasaan baru saja berubah.

"Menurut hasil penyelidikan kami, sasaran penembakan telah dipilih secara khusus, bahkan masuk target operasi," kata dia.

Kebanyakan orang yang menjadi sasaran adalah orang yang dinyatakan sebagai penjahat, gali, preman, dan residivis dengan tato, yang menjadi ciri-ciri yang paling menonjol. "Tato yang waktu itu paling terkenal adalah bunga mawar, kalajengking, atau pistol dan mawar, seperti simbol pada band Gun and Roses," ujar Yosep.

Teknik yang digunakan oknum penembak misterius pun cukup sadis. Biasanya, dengan berbaju loreng, mereka mendatangi ketua RT dan diminta diantar ke rumah sasaran penembakan. Jika si target menolak, target bisa ditembak di tempat, bahkan di depan keluarganya sendiri. Atau, jika keluarga menyembunyikan sasaran, petugas penembak mengancam akan membawa sang anak atau mengancam keselamatan sang istri.

Komnas HAM menyesali peristiwa itu karena didalangi oleh aparat TNI. Bahkan Presiden Soeharto dalam pidatonya menyebutkan langkah petrus adalah langkah untuk membuat preman kapok. Seperti dikutip oleh Komnas HAM, Soeharto mengatakan bahwa pemerintah harus melakukan treatment yang tegas. Tegas tersebut harus dengan kekerasan. Yang melawan akan ditembak di tempat, lalu mayatnya ditinggalkan begitu saja. Soeharto menambahkan, langkah tersebut juga sebagai shock therapy supaya masyarakat mengerti bahwa terhadap kejahatan masih ada pihak yang bisa bertindak dan mengawasinya.

Dari laporan yang diterima oleh Komnas HAM, jumlah korban yang meninggal atau hilang mencapai 10 ribu orang lebih.

ELLIZA HAMZAH

HAM

Berita terkait

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

7 hari lalu

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976

Baca Selengkapnya

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

12 hari lalu

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.

Baca Selengkapnya

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

39 hari lalu

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.

Baca Selengkapnya

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

44 hari lalu

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.

Baca Selengkapnya

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

45 hari lalu

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.

Baca Selengkapnya

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

50 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum

Baca Selengkapnya

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

52 hari lalu

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.

Baca Selengkapnya

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

59 hari lalu

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

25 Februari 2024

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.

Baca Selengkapnya

Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

22 Februari 2024

Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.

Baca Selengkapnya