TEMPO.CO, Jakarta - Para pemimpin redaksi (pemred) dari berbagai media massa di Indonesia mendeklarasikan pembentukan Forum Pemimpin Redaksi. Forum beranggotakan 50 pemimpin redaksi berbagai media massa, baik cetak, online, televisi, dan radio.

Ketua Forum Pemimpin Redaksi, Wahyu Muryadi, mengatakan terbentuknya forum ini atas dasar kesepahaman ide, misi, dan visi untuk menekankan cita-cita menjaga independensi dan integritas para pemimpin redaksi di Indonesia. Sebab, penentu kebijakan tertinggi termasuk pemberitaan di redaksi media massa berada di tangan pemimpin redaksi.

"Tujuan kami meningkatkan profesionalisme dan komitmen menjaga independensi media dari kepentingan siapa dan apapun," kata Wahyu Muryadi dalam konferensi persnya usai deklarasi Forum Pemimpin Media Massa, di Atlet Century, Jakarta, Rabu, 18 Juli 2012.

Forum ini terbentuk secara legal dengan memiliki AD/ART serta dicatat oleh notaris agar terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Karena itulah, setiap anggota forum harus memiliki sertifikasi kompetensi dan medianya telah diverifikasi oleh Dewan Pers.

Wahyu yang merupakan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo ini menegaskan forum ini berfungsi menjaga integritas media dan saling mengingatkan anggotanya terhadap benturan kepentingan pemilik modal. Forum juga akan sejalan dengan peran Dewan Pers sebagai mediator sengketa pemberitaan. "Kami mitra Dewan Pers," ujarnya.

Dewan Pengawas Forum Pemimpin Redaksi Ilham Bintang mengatakan, proses munculnya deklarasi forum ini telah berjalan sejak tiga bulan lalu. Forum muncul untuk mengembalikan kedaulatan fungsi redaksi. "Dewan Pers belum cukup mengantisipasi dinamika perkembangan dalam pers seperti penindasan, pelecehan, dan masalah lainnya," kata pemimpin redaksi Cek & Ricek ini dalam kesempatan sama.

Dia berpendapat, dengan adanya forum ini, maka kebebasan pers bisa dijaga secara konsisten untuk menghindari adanya penyalahgunaan fungsi pers dari kepentingan politik dan lainnya. "Tapi kami ini bukan organisasi," katanya.

Penyediaan dana berasal dari patungan tiap anggota sebesar Rp 12 juta yang bisa dicicil selama satu tahun. Nantinya, setiap penggunaan anggaran akan diaudit oleh lembaga independen profesional. Forum mengharamkan mendapat sokongan dana dari partai politik tertentu atau dari institusi tertentu yang menggunakan APBN atau APBD.

Menurut Ilham, forum bersifat independen dan tidak berafiliasi secara langsung atau tidak dengan lembaga manapun baik politik, kemasyarakatan, maupun agama. Independensi terus dijaga untuk mengantisipasi ancaman terhadap kebebasan pers yang bisa datang dari manapun. Ancaman terbagi menjadi tiga, yakni ancaman eksternal, ancaman profesi, dan ancaman dari pemilik modal.

ROSALINA